Palembang. Sebagai persiapan untuk Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Kempo Kemenkumham Cup II Tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Mulyadi. Rapat tersebut membahas kesiapan kontingen Sumatera Selatan yang akan bertanding pada ajang nasional yang digelar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, pada 18-21 September 2024 mendatang.

Kejurnas Kempo Kemenkumham Cup II 2024 merupakan salah satu ajang bergengsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diikuti oleh berbagai perwakilan dari seluruh Indonesia. Acara ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antarpegawai serta mendorong semangat sportifitas di kalangan insan Kemenkumham. Sumatera Selatan sendiri mengirimkan delapan atlet pilihan yang semuanya berasal dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di wilayah Sumatera Selatan.

Adapun delapan atlet yang akan mewakili Sumsel antara lain Sisko Amirudin dan Slamet Wardoyo dari Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin, Chalredo Satori dan Richardo dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang, Trisman Saputra dari Lapas Kelas I Palembang, Muhlisin dari Lapas Kelas IIA Tanjung Raja, serta M. Tauza dari Lapas Kelas IIB Kayu Agung.

Dalam arahannya, Mulyadi menekankan pentingnya dukungan penuh dari pimpinan masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT). "Saya sangat berharap Kepala UPT Sumsel dapat memberikan izin dan dukungan penuh bagi pegawainya untuk mengikuti pertandingan. Keikutsertaan dalam ajang ini bukan hanya soal meraih prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan diri dan peningkatan kompetensi fisik serta mental pegawai," ungkap Mulyadi.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan pesan penting dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sumsel yang meminta agar para atlet selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan selama pertandingan berlangsung. "Keselamatan adalah yang utama. Kami ingin semua atlet bisa bertanding dengan penuh semangat, namun tetap mengedepankan keselamatan diri. Harapannya, mereka tidak hanya pulang dengan membawa prestasi, tetapi juga dalam kondisi sehat dan bugar," tambahnya.

Mulyadi menyampaikan harapannya agar para atlet yang dikirimkan mampu memberikan performa terbaik di arena pertandingan dan membawa pulang medali untuk Sumsel. "Kami optimis bahwa dengan persiapan yang matang, para atlet ini bisa meraih hasil yang maksimal dan memuaskan. Tidak hanya membanggakan diri mereka sendiri, tetapi juga mengharumkan nama Sumatera Selatan di kancah nasional," katanya menutup rapat.

Kejurnas Kempo 2024 menjadi kesempatan berharga bagi para pegawai Lapas dan Rutan Sumsel untuk menunjukkan kemampuan mereka di bidang olahraga, sekaligus membangun jejaring dengan rekan-rekan dari daerah lain. Semangat kompetisi yang tinggi dan sportivitas diharapkan menjadi kunci keberhasilan kontingen Sumsel dalam meraih prestasi di ajang tersebut.

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, delapan atlet perwakilan Kemenkumham Sumsel siap berlaga dan berjuang membawa nama baik Sumatera Selatan dalam Kejurnas Kempo Kemenkumham Cup II Tahun 2024 di Bandung.

Palembang - Permohonan pembuatan paspor elektronik (e-Paspor) di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan sepanjang 2024 ini mengalami peningkatan cukup tinggi atau melonjak dibandingkan tahun sebelumnya.

"Berdasarkan data pada semester I (Januari-Juni) 2024 saja permohonan pembuatan e-Paspor tercatat sekitar 15.000 orang meningkat dari tahun sebelumnya paling banyak 5.000 orang," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Khairil Mirza, di Palembang.

Berdasarkan data permohonan paspor semester I tahun ini, jumlah e-Paspor yang diterbitkan hampir mendekati jumlah paspor biasa 48 halaman yang mencapai sekitar 16.000 buku/orang.

Meskipun permohonan e-Paspor terus meningkat setiap tahunnya, pihaknya tetap menggalakkan kegiatan sosialisasi untuk mengenalkan keunggulan paspor elektronik dibandingkan dengan paspor biasa.

"Kami terus berupaya menyosialisasikan keunggulan e-Paspor kepada masyarakat di enam wilayah kerja Kantor Imigrasi Palembang agar mereka tertarik membuat paspor elektronik itu," ujarnya.

Keunggulan e-Paspor dari segi fisik memiliki chip yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pemindaian data.

Chip yang terdapat di paspor elektronik itu menyimpan data biometrik berupa foto dan sidik jari pemilik paspor.

Data biometrik menunjukkan paspor tersebut memuat data yang akurat dan lengkap sehingga menjamin keamanan dari dokumen keimigrasian itu

Penggunaan e-Paspor bisa dimanfaatkan untuk fasilitas pintu gerbang otomatis (autogate) di bandara, sehingga pemilik paspor tidak perlu mengantre untuk proses keimigrasian.

Selain itu, pemilik paspor elektronik bisa lebih mudah dalam mengajukan permohonan pembuatan visa di kedutaan negara yang akan dikunjungi seperti visa ke Jepang, katanya.

Persyaratan dan proses penerbitan e-Paspor sama seperti paspor biasa yang dikenal masyarakat selama ini yakni membawa dokumen asli dan salinannya (copy) seperti akte lahir atau ijazah dan buku nikah, e-KTP, dan kartu keluarga.

Masyarakat di enam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang seperti Kota Palembang, Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin dapat memanfaatkan pelayanan paspor elektronik itu.

Mengenai biaya pembuatan paspor elektronik Rp650.000 atau lebih besar dari paspor biasa yang hanya Rp350.000.

Sedangkan untuk proses penyelesaian pembuatan e-Paspor sama seperti paspor biasa membutuhkan waktu tiga hari kerja setelah foto dan pembayaran melalui bank atau ATM serta kantor pos.

Bahkan jika pemohon menginginkan penyelesaian pembuatan paspor selesai pada hari itu juga, Imigrasi Palembang menyediakan fasilitas percepatan pembuatan paspor satu hari selesai dengan penambahan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp1.000.000, jelas Mirza.

Sementara sebelumnya Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mendorong dua satuan kerja (satker) keimigrasian di wilayah kerjanya yakni Kantor Imigrasi Palembang dan Muara Enim terus melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan berbagai inovasi.

Dengan peningkatan pelayanan diharapkan permohonan pembuatan paspor dan dokumen keimigrasian lainnya meningkat yang diiringi peningkatan PNBP.

Sesuai data, PNBP dari pelayanan paspor di dua kantor imigrasi tersebut sejak Januari hingga Juni 2024 mencapai Rp19 miliar lebih.

"Penerimaan negara tersebut diperoleh dari pelayanan penerbitan paspor baru dan penggantian buku atau perpanjangan masa berlaku," ujar Kakanwil Ilham Djaya.

Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumateta Selatan, Dr.Ilham Djaya mengunjungi Rutan Kelas IIB Baturaja.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan dalam memastikan keamanan serta kelancaran pelaksanaan layanan di Rutan Baturaja.
“semua proses di Rutan tersebut dipastikan berjalan dengan baik dan aman untuk para narapidana dan petugas yang bertugas”, ujar Kakanwil Ilham Djaya, Kamis (12/9).

Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil Ilham Djaya memberikan kepada petugas di Rutan Kelas IIB Baturaja untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan di lingkungan lapas. Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan disiplin dalam menjalankan tugas sebagai petugas pemasyarakatan.

"Tetap waspada dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan maupun masyarakat. Pastikan seluruh barang bawaan diperiksa dan digeledah untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang ke dalam rutan”, tambahnya.

Kepala Rutan Baturaja Abdul Hamid menyambut baik segala arahan Kakanwil Kemenkumham Sumsel.
“Rutan Baturaja saat ini dihuni oleh 476 WBP yang terdiri dari 380 narapidana dan 96 tahanan. Kami berharap segala aktivitas di Rutan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif”, tutupnya.

Palembang. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Rahmi Widhiyanti mengajak jajaran agar mengembangkan kompetensi diri dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Sesuai amanah Undang-Undang bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Kita wajib memenuhi kebutuhan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) selama setahun,” ujar Rahmi ketika mengikuti Webinar Series seri ke-3 yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Kamis (12/9).

Mantan Petinggi Biro Perencanaan Setjen itu menekankan pentingnya mengenali potensi diri dan memaksimalkan performa, terutama dalam konteks manajemen talenta. Untuk memastikan bahwa pengembangan kompetensi berjalan dengan baik, pengukuran kompetensi harus dilakukan melalui uji kompetensi dengan metode yang tepat.

“Uji kompetensi ini akan menjadi tolok ukur yang objektif bagi setiap pegawai, memastikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan tugas dan peran yang diembannya,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Hukum dan HAM RI, Razilu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa webinar ini menarik antusiasme tinggi dengan jumlah peserta tercatat sebanyak 17.257 dari berbagai kalangan, mulai dari internal ASN Kemenkumham, kementerian/lembaga lainnya, perguruan tinggi, dan masyarakat umum.

Webinar Series seri ke-3 ini mengangkat tema “Kenali Potensimu, Maksimalkan Performamu” merupakan bagian dari 8 Webinar Series yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Sebagai bentuk apresiasi, Razilu berharap semangat dan inspirasi yang didapat dapat terus mendorong peningkatan performa dan potensi para ASN.

Hadir sebagai narasumber, yakni Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Haryomo Dwi Putranto. Ia menyoroti pentingnya mengenali potensi dan memaksimalkannya. “Setiap ASN memiliki potensi dan talenta yang berbeda-beda, dan tugas kita adalah mengidentifikasi serta mengembangkan talenta tersebut agar dapat dioptimalkan dalam menjalankan tugas sehari-hari,” paparnya.

Haryomo melanjutkan, ASN yang dibangun berdasarkan talenta tidak hanya akan lebih produktif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan organisasi dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting bagi ASN untuk terus mendorong dan memfasilitasi pengembangan talenta ASN dalam setiap aspek pekerjaan mereka.

Di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya menekankan pentingnya pengembangan diri secara berkelanjutan. Ia mengibaratkan Webinar Series ini sebagai maraton, di mana peserta diminta untuk tetap semangat dan fokus dalam mencapai tujuan akhir, meskipun tantangan semakin berat.

“Semoga webinar ini dapat mendukung peningkatan kompetensi dan performa ASN, sejalan dengan misi BPSDM Hukum dan HAM dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perubahan zaman,” tutup Ilham.

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan Kegiatan Supervisi Pagu Anggaran TA. 2025 Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Rahmi Widhiyanti, bertempat di Aula Musi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel (11/9). Rahmi menyampaikan, kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap penyusunan anggaran pada satuan kerja agar didapatkan pengalokasian anggaran yang berkualitas.
“Ouput pada pendampingan ini yakni tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas, pengalokasian anggaran tepat guna, efektif dan efisien, serta meminimalisir adanya temuan pada catatan keuangan satker oleh auditor”, kata Rahmi.

Kadivmin melanjutkan, bahwa Alokasi Anggaran TA 2025 pada Kanwil Sumatera Selatan kurang lebih senilai Rp. 354M, yang penggunaannya memperhatikan kebijakan penganggaran sesuai dengan SBM 2025, SBKU dan SBKH 2024. Kemudian, Ia menyampaikan bahwa penggunaan anggaran harus fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (result based) serta anggaran harus dimanfaatkan untuk pelayanan publik sehingga mengurangi terjadinya pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kegiatan ini diawali dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Bagian Program dan Humas (Yulizar), dilanjurkan dengan pemaparan materi oleh tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal tentang Supervisi Tindak Lanjut Penelitian RKA-K/L Pagu Anggaran Satuan Kerja TA 2025. Kegiatan Supervisi oleh Operator RKA-KL dari 37 Satuan Kerja dan dilaksanakan selama 3 hari sampai tanggal 13 September 2024, dengan agenda pendampingan oleh tim Peneliti dari Biro Perencanaan, Ditjen AHU, BPHN, dan Ditjen Imigrasi.

Palembang. Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel Kembali melalukan kegiatan pembinaan kelompok sadar hukum di Kelurahan Plaju Ulu, Selasa(10/9/24). Kegiatan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum ini dilaksanakan Melalui Penyuluhan Hukum secara Langsung dengan membawakan Materi tentang Prosedur Pembentukan Desa Kelurahan Sadar Hukum. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPHN nomor PHN-HN.04.04-01 TAHUN 2022 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Para Anggota kelompok Kadarkum yg terdiri dari Unsur Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat.

Kegiatan ini disambut baik oleh Lurah Plaju Ulu (Davy Angreani, ST, M.Si), yang menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kementerian Hukum dan HAM Sumsel atas pembinaan dan edukasi yang diberikan kepada warganya yang telah memiliki kelompok kadarkum.

“Kami berharap kedepan kelompok ini dapat memperoleh SK Kelurahan Binaan sehingga pada akhirnya nanti Kelurahan Plaju Ulu mendapatkan Predikat sebagai Kelurahan Sadar Hukum”, ujarnya.

Adapun Tim Penyuluh Hukum yang hadir diantaranya Penyuluh Hukum Madya (Nursyiah dan Novisetia) serta Penyuluh Hukum Muda (Selvintrin dan Chandra). Dalam paparannya Novisetia menyampaikan, bahwa ada 4 (empat) Dimensi atau Kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu Kelurahan untuk mendapatkan Predikat Sadar Hukum. Kriteria dimaksud yakni Akses Informasi Hukum, Akses Implementasi Hukum, Akses Keadilan, dan Akses Demokrasi dan Regulasi.

Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ika Ahyani Kurniawati menambahkan, pihaknya melalui Tim Penyuluh Hukum siap dan berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada Para Lurah dan jajaran untuk mewujudkan tercapainya Kelurahan Sadar Hukum di Kota Palembang.

Musi Banyuasin. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan kembali melakukan verifikasi faktual bagi Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Senin (9/9) siang, tim mengecek dan memastikan kelengkapan sarana dan prasarana kantor di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Musi Banyuasin.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ika Ahyani Kurniawati selaku ketua Tim Pengawas Daerah (Panwasda) Bantuan Hukum menjelaskan bahwa verifikasi faktual sebagai tindak lanjut dari proses verasi dimulai dari tahap pendaftaran, Verifikasi berkas, Verifikasi faktual berkas kemudian Verifikasi faktual lapangan.

“Pengecekan dilakukan terhadap data yang telah diinput pada aplikasi Sistem Informasi Data Bantuan Hukum (Sidbankum) dan kemudian disinkronkan dengan data asli yang ada di Kantor LBH masing-masing. Tim juga memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana kantor, keberadaan pengurus dan terutama pengecekan pada standar layanan yang diberikan oleh PBH kepada kliennya,” ucapnya.

Ika menilai  kelengkapan sarana dan prasarana LKBH Muba telah baik, karena dilengkapi ruang tamu, ruang kerja dan didukung dengan prasarana lainnya seperti laptop, printer dan internet serta terpasang spanduk sebagai informasi kepada masyarakat bahwa LKBH MUBA memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin.

Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM itu menekankan kepada Ketua LKBH Muba, Zulfatah, untuk mengoptimalkan kinerjanya, karena hal tersebut mempengaruhi serapan anggaran yang mana telah dilakukan kontrak kerja pada awal tahun lalu. LKBH MUBA dapat memanfaatkan sisa waktu yang tinggal beberapa bulan lagi di tahun 2024  dalam melaksanakan layanan bantuan hukum gratis

Selanjutnya, Tim Panwasda Kemenkumham Sumsel juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di sekitar wilayah kerja LKBH Muba, yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu.

Narapidana dengan inisal JA adalah adalah napi yang sedang menjalani sisa hukuman di Lapas Sekayu dan mendapatkan pendampingan bantuan hukum oleh LKBH MUBA pada tingkat persidangan.

“Kami juga melakukan verifikasi melalui wawancara dan pengisian kuisioner terhadap Penerima Bantuan Hukum (PBH), yakni napi yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Sekayu. Hasil verifikasi faktual ini adalah pembuatan rekomendasi ke Panitia Pengawas Pusat (Panwaspus) terkait verasi yang telah dilakukan. Kami berharap LKBH Muba bisa terakreditasi kembali agar lebih banyak masyarakat yang kurang mampu yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Musi Banyuasin yang memperoleh bantuan hukum gratis,” pungkasnya.

Turut mendampingi Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM dalam verifkasi faktual lapangan ini yakni Kepala Bidang Hukum, Misnan, Kepala Subbidang Luhbankum dan JDIH, Vonny Destika Sari, dan tim.

Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan melakukan sosialisasi legalitas produk dan badan usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu.

"Kegiatan sosialisasi tersebut diawali pada pekan pertama September 2024 kepada puluhan pelaku UMKM Palembang," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Senin.

Dia menjelaskan dalam kegiatan itu, Tim Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sulsel menjelaskan layanan pendaftaran perseroan perorangan dan kekayaan intelektual.

"Pelaku UMKM sebagai penggerak perekonomian nasional didorong untuk berkembang dengan melengkapi badan usaha dan mendaftarkan kekayaan intelektualnya seperti kekhasan suatu barang daerah tertentu, merek, dan hasil karya lainnya agar mendapat perlindungan hukum," ujarnya.

Kekayaan intelektuaI (KI), katanya, penting dalam pengembangan ekonomi bangsa. KI perlu dilindungi untuk mendorong pelaku UMKM terus melakukan inovasi pengembangan usaha, sedangkan badan usaha perseroan perorangan penting bagi pelaku UMKM agar bisa memiliki legalitas dalam mengembangkan usaha menjadi lebih besar.

Berdasarkan data pada 2023 terdapat sekitar 2.700 perseroan perorangan yang tersebar di 17 kabupaten dan kota di provinsi setempat, sedangkan berdasarkan data pada 2024, jumlah perseroan perorangan terdaftar mencapai 3.000 lebih badan usaha.

Melalui sosialisasi yang digalakkan pada tahun ini, diharapkan masyarakat, pelaku ekonomi kreatif (ekraf,) serta UMKM meningkat pemahaman mengenai pentingnya melindungi kekayaan intelektual dan memiliki badan usaha.

Dengan meningkatnya pemahaman mereka, dia mengharapkan, semakin banyak pelaku UMKM mengurus badan usaha dan mendaftarkan kekayaan intelektual agar mendapat perlindungan hukum.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sulsel Ika Ahyani Kurniawati mengatakan kesempatan sangat guna menggaet pelaku UMKM agar memanfaatkan layanan hukum dan HAM yang berkaitan dengan produk usaha.

"Masyarakat diharapkan menyadari pentingnya perlindungan merek dan legalitas badan usaha mereka, yang dengan mudah dapat dilakukan melalui Kanwil Kemenkumham Sumsel," kata dia.

Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Sumsel Riyan Citra Utami menjelaskan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, harus mengetahui manfaat mendaftarkan kekayaan intelektual dan badan usaha.

Selain itu, katanya, mengetahui kelebihan dari badan usaha perseroan perorangan serta perbedaan perseroan perorangan dengan PT biasa.

“Terpenting yang harus mereka tahu adalah layanan perseroan perorangan telah dikolaborasikan dan terintegrasi dengan berbagai instansi terkait seperti OSS (Online Single Submission), kantor pelayanan pajak, dinas kependudukan dan catatan sipil, serta pihak perbankan, sehingga memudahkan proses pendaftarannya,” ujar dia.

Jakarta - Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto meraih penghargaan "Apresiasi Tokoh Indonesia 2024" kategori pariwisata dan pelestarian budaya dari PT Tempo Media Group.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur PT Tempo Inti Media Meiky Sofyansyah kepada Pj Gubernur Sultra yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sultra H. Belli, bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (10/09/24).

"Tadi saya ditugaskan oleh Pak Pj Gubernur untuk mewakili menerima penghargaan ini, mengingat kegiatan ini bersamaan dengan jadwal Beliau menghadiri pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 dan agenda menengok Kontingen PON Sultra," ujar Belli.

Belli mengatakan bahwa apresiasi ini merupakan komitmen dan aksi nyata Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Andap Budhi dalam mendukung serta mengembangkan sektor pariwisata dan pelestarian budaya di Sultra.

"Alhamdulillah, tadi Beliau dianugerahkan dan diapresiasi sebagai Tokoh Nasional 2024 dari Tempo Group karena dinilai berhasil menaikkan citra dan angka pengunjung pariwisata, termasuk dukungan pengembangan desa wisata melalui Perda tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Presisi," kata Belli.

"Sebelumnya, Beliau juga telah mendaftarkan kekayaan intelektual komunal Sultra ke Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham termasuk program merevitalisasi 9 ( sembilan ) bahasa daerah Sultra yang terancam punah seperti bahasa daerah Tolaki, Culambacu, Ciacia, Lasalimu-Kamaru, Moronene, Muna, Pulo (Wakatobi), Wolio, dan Kulisusu. Hal ini tunjukkan komitmen Beliau dalam melestarikan budaya di Sultra," tambahnya.

Belli juga mengungkapkan bahwa informasinya dalam menentukan para penerima penghargaan, media Tempo sangat objektif dan kapabel dalam penilaiannya.

"Dalam penetapan penerima penghargaan, informasinya Tempo menggunakan jutaan data dari berbagai jenis media, baik cetak maupun elektronik dari seluruh Indonesia," ungkapnya.

Dikatakan, penilaian penghargaan dilakukan dengan memonitor lebih dari 4 (empat) juta data dari kurang lebih 22 ribu media, sejak awal 2024 hingga Agustus 2024. Data riset tersebut kemudian diekstraksi berdasarkan Nama Daerah dan Nama Kepala Daerah untuk mengetahui jumlah pemberitaan serta pemetaan isunya.

Data riset ini melibatkan para Ahli, Akademisi, serta Tokoh yang memiliki integritas dan reputasi tinggi di bidangnya masing-masing. Hasil ekstraksi tersebut kemudian ditelaah sentimennya, apakah positif, negatif, atau netral.

Di tahap selanjutnya, Tempo melakukan pengecekan melalui berbagai data lainnya, seperti dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), hingga Satu Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Dalam kesempatannya, Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir yang hadir dalam perhelatan tersebut mengungkapkan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini.

"Apresiasi kepada Tempo Group yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini tentu menjadi penting untuk memberikan apresiasi dan pengakuan terhadap para Kepala Daerah yang telah secara nyata berkontribusi kepada Bangsa dan masyarakat," ungkap Tomsi.

Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media, Pj Gubernur Sultra mengapresiasi Tempo Group dan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat, insan pers, dan seluruh jajarannya sehingga dirinya dapat meraih penghargaan tersebut.

"Alhamdulillah, terima kasih atas apresiasi dari Tempo Group, penghargaan ini memacu motivasi saya untuk bekerja lebih baik lagi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di jazirah Sultra, para insan pers dan Jajaran Dinas Pariwisata yang telah mendukung upaya meningkatkan sektor unggulan kita yakni pariwisata dan pelestarian budaya," ungkapnya.

"Kedepan mari kita bersama mewujudkan Sultra yang semakin maju, modern, dan sejahtera. Insya Allah," tutupnya.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya turut menyampaikan selamat atas penghargaan yang telah diraih Sekjen Kemenkumham. Ilham Djaya optimis kedepan sektor pariwisata dan pelestarian budaya provinsi Sultra akan semakin berkembang.

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) yang dilaksanakan selama dua hari pada 9-10 September 2024 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Palembang.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Hamsir, dan melibatkan sejumlah satuan kerja terkait. Pada hari pertama, tim melakukan monitoring di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Palembang. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi implementasi program-program RB yang telah direncanakan dan memastikan tindak lanjut atas capaian serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Hari kedua dilanjutkan dengan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Palembang. Dalam kunjungan tersebut, tim menjelaskan bahwa nantinya data dukung akan diverifikasi oleh Tim Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

"Kegiatan monitoring dan evaluasi ini sebagai upaya memastikan seluruh UPT telah memenuhi data dukung yang akan diverifikasi  oleh tim," ujar Hamsir.

Beliau juga menekankan perlunya koordinasi yang baik antar satuan kerja dalam mencapai data dukung yang telah ditentukan.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Palembang dan sekitarnya serta menjadi langkah nyata dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan apel pagi rutin di halaman Kantor Wilayah, Senin (9/9). Apel diikuti oleh seluruh pegawai Kemenkumham Sumsel, dan dipimpin oleh Kepala Divisi Administrasi, Rahmi Widhiyanti sebagai pembina apel.

Dalam amanatnya, Rahmi Widhiyanti menekankan pentingnya disiplin, kerja sama tim, dan profesionalisme dalam bekerja, serta mengajak seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kadivmin juga menekankan agar seluruh pegawai senantiasa menjaga integritas dan komitmen terhadap tanggung jawab yang diemban.
“Memasuki penghujung triwulan ke tiga ini, Saya berharap agar seluruh jajaran menyelesaikan seluruh program kinerja B09 sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan kolaborasi antar Divisi, mari bahu-membahu dalam mensukseskan setiap kegiatan yang belum terlaksana hingga akhir tahun ini”, ujarnya.

Apel pagi dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada Budiman Santoso, pegawai Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebagai pegawai peladan pada periode Agustus 2024. Penghargaan ini diberikan atas profesionalitas dalam menjalankan tugas, serta disiplin dalam kehadiran dan berpakaian dinas.

Penghargaan ini diharapkan dapat menginspirasi seluruh pegawai untuk terus berprestasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi instansi. Apel pagi diakhiri dengan doa bersama, dengan semangat dan harapan agar seluruh pegawai tetap konsisten dan diberi kemudahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan turut ambil bagian pada Peringatan Puncak Hari UMKM Nasional Tahun 2024. Tim Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan sosialisasi mengenai layanan pendaftaran Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual, bertempat di area Dining Hall Jakabaring Sport City Palembang, Minggu (9/9).

Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan Riyan Citra Utami secara teknis menjelaskan mengenai pendaftaran legalitas badan hukum bagi pelaku usah melalui Perseroan Perorangan dan peran UMK sebagai penggerak perekonomian nasional, Masyarakat khususnya para pelaku usaha dapat mengetahui manfaat atau kelebihan dari Perseroan Perorangan, perbedaan Perseroangan Perorangan dengan PT biasa.
“Terpenting yang harus mereka tahu adalah layanan Persereroan perorangan ini, telah dikolaborasikan dan terintegrasi dengan berbagai instansi terkait seperti OSS, Kantor Pelayanan Pajak, Dinas Dukcapil, serta pihak Perbankan, sehingga memudahkan proses pendaftarannya”, ujar Riyan.

Tak hanya itu, Kemenkumham Sumsel melalui Penyuluh Hukum Madya, Novi Setia Nurani, berbagai ilmu mengenai Layanan Kekayaan Intektual berupa Merk, Hak Cipta, Paten, Desain Industri,Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, DTLST, serta pentingnya penerapan perlindungan KI dalam sebuah usaha oleh UMKM.

Terpisah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati mengatakan, momen ini sangat tepat guna menggaet pelaku UMKM agar memanfaatkan layanan Hukum dan HAM yang berkaitan dengan produk usahanya. Ika berharap, masyarakat menyadari pentingnya perlindungan merek dan legalitas badan usaha mereka, yang dengan mudah dapat dilakukan melalui Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Diskusi ini diikuti oleh dimoderatori oleh Dr.Nurkandina Novalia selaku Ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, dan diikuti perwakilan UMKM yang ada di kota Palembang, mahasiswa serta perwakilan instansi terkait lainnya. Sosialisasi juga diisi oleh narasumber lain seperti dari Kementerian Koperasi dan UKM tentang kemudahan berusaha bagi UMKM melalui Undang-undang Cipta Kerja hingga perizinan bersama dan sertifikasi produk. Pembahasan lainnya yaitu dari PT Pusri tentang ekosistem konsumen untuk iklim usaha yang maju serta penjaminan keselamatan pekerja/pengusaha dari BPJS Ketenagakerjaan.