Layanan AHU Online

Admin Web Dilihat: 9870

Penjelasan Umum

Tentang AHU Online

AHU ONLINE adalah sistem Pelayanan Publik secara Online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk mulai menggunakan layanan, dapat mengunjungi website resmi AHU di alamat: http://ahu.go.id/

Pendaftaran Pelantikan PPNS (SIPPENDIKS)

Berkenaan dengan telah selesainya proses pengembangan PPNS online, bersama ini kami informasikan kepada pengguna layanan PPNS online, dalam hal ini Kementerian dan Lembaga yang memiliki PPNS hal-hal sebagai berikut :

Adanya perubahan tampilan PPNS online hasil pengembangan;
Proses Permohonan PPNS yang sebelumnya ditolak dan belum dapat diproses, saat ini sudah dapat diproses kembali;
Proses Permohonan PPNS sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, saat ini sudah dapat dilakukan prosesnya dengan cara :
1. Mengajukan Surat Permohonan dan melampirkan data-data PPNS yang akan diproses, dengan perihal permohonan untuk dapat diinput dalam database dalam proses ......... (Pengangkatan/Mutasi/Pelantikan) ke Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Permohonan tersebut akan diproses dengan cara diinput data-data PPNS tersebut ke dalam database oleh pegawai Sub Direktorat PPNS;
3. Seteleh diinput data-data PPNS tersebut ke dalam database oleh pegawai Sub Direktorat PPNS, maka pemohon dalam hal ini Kementerian/Lembaga dapat melanjutkan proses PPNS nya.

Demikian Pengumuman disampaikan, atas pengertian dan kerjasamanya kami ucapkan Terimakasih.

TTD

Direktur Pidana

PPNS Online

Silakan klik tautan:

https://ppns.ahu.go.id/

Pengangkatan PPNS

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Persyaratan

Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) yang dikeluarkan oleh PUSDIKRESKRIMNAS POLRI;
Surat Rekomendasi dari kepolisian yang ditanda tangani Kapolri dan Jaksa Agung;
Pasfoto masing-masing dengan ukuran 4x6 dan latar belakang merah;
SK Penugasan atau jabatan terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Koordinator mengunggah dokumen persyaratan pada laman: www.ppns.ahu.go.idyang terdiri dari Surat Permohonan Pengangkatan dari Koordinator PPNS setiap Kementerian /Lembaga dan Persyaratan pengangkatan PPNS;
Ditjen AHU melakukan pemeriksaan kelengkapan data pengangkatan PPNS;
Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, koordinator diberitahukan secara elektronik untuk melengkapi dokumen persyaratan;
Apabila dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, pemohon dapat langsung mencetak Surat KeputusanPengangkatan PPNS dan Petikan SK Pengangkatan Penyidik PPNS;
Apabila dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Ditjen AHU dapat mencetak Kartu Tanda Penyidik untuk diberikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian & Biaya

30 Hari kerja, Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 2. Petikan SK pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 3. Kartu Tanda Penyidik (KTP).

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email cs@ahu.go.id dan call center 1500-105

Fidusia

Tentang Fidusia

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ditjen AHU memberikan pelayanan-pelayanan terkait dengan Fidusia. Diantaranya:

Pelayanan Pendaftaran Fidusia
Pelayanan Perubahan Fidusia
Pelayanan Roya Fidusia

Selengkapnya langsung ke laman: https://fidusia.ahu.go.id/

Cetak E-mail