Palembang. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban laporan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Ilham Djaya membuka secara resmi kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Semester II Tahun Anggaran 2022, Rabu (11/1), bertempat di Hotel Hayo Palembang.
Dalam sambutannya, Kakanwil Ilham Daya mengapresiasi kehadiran Kepala Satuan Kerja Sumsel selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan anggaran. “Setiap pelaksanaan anggaran di satker merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Satker (KPA), bukan operator keuangan. Maka sinergitas antar KPA dan Operator harus berjalan baik,” ujarnya.
Lebih dari itu, Kakanwil Sumsel Ilham Djaya juga mengapresiasi peran operator keuangan karena telah bekerja maksimal sehingga mencapai angka serapan anggaran, IKPA dan capaian lainnya secara optimal. Ia juga minta Kepala Satker agar memberikan atensi dan perhatian khusus kepada operator keuangan, jangan biarkan mereka berjalan sendiri dan harus berkolaborasi.
Dijelaskan Mantan Kalapas Merah Mata itu bahwa kegiatan ini sangat penting guna menyamakan persepsi dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu.
“Giat ini adalah salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM agar dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh sebanyak 13 kali berturut-turut di tahun sebelumnya, melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas berdasarkan standar akuntansi pemerintah,” tegas Kakanwil.
Menutup sambutannya, Kakanwil Ilham Daya berpesan agar mendorong percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan produk Usaha mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga buatan Indonesia Sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. “Mari kita optimis, dengan semangat dan potensi yang dimiliki oleh operator dan kolaborasi dari seluruh pihak, di tahun 2023 ini kita akan banyak menorehkan capaian,” pungkasnya.
Turut hadir Kepala Bagian Umum, Tri Purnomo selaku Ketua Panitia yang menyampaikan laporan kegiatan, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Sumsel, Tim Pendamping dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mengikuti secara langsung dan secara virtual, serta para operator laporan keuangan dan BMN.
