Sekilas Kantor Wilayah

Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 4 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

• Divisi Administrasi (melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan dukungan manajamen administrasi,)
• Divisi Pemasyarakatan (melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan (lapas, rutan, bapas))
• Divisi Keimigrasian (melaksanakan tugas di bidang keimigrasian (kanim)
• Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (melaksanakan tugas di bidang Hukum, HAM dan Pelayanan Hukum)

Serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi (Kanim), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan (Cabrut), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup diantaranya meliputi 13 Kabupaten dan 4 Kota, antara lain:

1. Kota Palembang
2. Kota Pagaralam
3. Kota Prabumulih
5. Kabupaten Banyuasin
6. Kabupaten Empat Lawang
7. Kabupaten Lahat
8. Kabupaten Muara Enim
9. Kabupaten Musi Banyuasin
10. Kabupaten Musi Rawas
11. Kabupaten Musi Rawas Utara
12. Kabupaten Ogan Ilir
13. Kabupaten Ogan Komering Ilir
14. Kabupaten Ogan Komering Ulu
15. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
16. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
17. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan membawahi 28 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 26 UPT Pemasyarakatan dan 2 UPT Keimigrasian yang tersebar di wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan yakni :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang
3. Kantor Imigrasi Kelas Kelas I TPI Palembang
4. Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang
5. Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang
6. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palembang
7. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang
8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja
9. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat
10. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau
11. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin
12. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti
13. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu
14. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim
15. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayuagung
16. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura
17. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua
18. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang
19. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih
20. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja
21. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin
22. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim
23. Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat
24. Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara
25. Balai Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk
26. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Baturaja
27. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaralam
28. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Surulangun Rawas