Palembang. Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan turut menyaksikan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi para Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum.
“Momen ini sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Kabinet Merah Putih yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum”, kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Jumat (15/11).
Dalam amantnya, Menkumham menyampaikan 5 (lima) poin penting. Pertama yakni untuk menjaga Integritas dan Akuntabilitas dalam setiap tindakan dan kebijakan dan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas demi kepercayaan masyarakat. Kedua, Menkum mengajak jajarannya untuk mendukung Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik guna membangun tata kelola hukum yang efisien dan berkualitas sesuai harapan Masyarakat. Selain itu juga meningkatkan pengembangan kompetensi dan profesionalisme; serta memperkuat Sinergi Antar Kementerian.
“Sebagai entitas mandiri, kita perlu memperkuat sinergi dengan Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk menciptakan sistem hukum yang terintegrasi dan harmonis”, tegas Menkum.
Terakhir, Supratman Andi Agtas mengajak seluruh jajaran tak hanya pejabat yang dilantik, untuk memberikan keteladanan dan semangat, menjadi pemimpin inspiratif yang menunjukkan dedikasi dan komitmen penuh yang mencerminkan budaya kerja Kementerian Hukum. Pada kesempatan ini Ia juga kembali mengingatkan terkait semua proses kenaikan pangkat dan jenjang karier yang harus berdasarkan merit sistem yang jelas, serta mendorong percepatan integrasi data terhadap semua layanan untuk segera diterapkan.
Kegiatan yang terpusat di Graha Pengayoman ini diikuti seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia. Hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Dr. Ilham Djaya. Ilham Djaya mengatakan, pihaknya siap mempedomani arahan dan melaksanakan perintah Menteri Hukum terlebih pada masa transisi ini. Sementara itu, turut menyaksikan secara virtual pada Kanwil Kemenkumham Sumsel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Ika Ahyani Kurniawati, Kepala Divisi Pemasyarakatan Mulyadi, dan seluruh pegawai.
