Dalam rangka monitoring dan evaluasi Penguatan Tugas dan Fungsi Fasilitatif pada Unit Pelaksana Teknis Sumatera Selatan, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel, Idris dan tim melakukan penguatan dan evaluasi fasilitatif administratif di satuan kerja korwil Musi Rawas, Lubuklinggau dan Muratara, Kamis (22/6).
Adapun satuan kerja yang dikunjungi antara lain Lapas Kelas III Surulangun Rawas, Bapas Kelas II Musi Rawas Utara, Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti dan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau.
Mengawali kunjungannya di Lapas Kelas III Surulangun Rawas, Kadivmin Idris menyempatkan meninjau sarana dan prasarana pelayanan publik Lapas. Menurutnya kondisi sarpras di Lapas Surulangun Rawas sudah baik dan siap untuk berkontestasi dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun mendatang.
Selanjutnya, Idris memberikan penguatan administratif kepada seluruh jajaran. Disampaikannya, bahwa kegiatan ini dalam rangka memberikan penguatan sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tusi fasilitatif administratif di UPT Sumsel.
“Ada beberapa atensi khusus yang menjadi bahan pendampingan dan evaluasi kami. Mulai dari Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) serta publikasi tolak pungli dan gratifikasi di satuan kerja, hingga pemutakhiran data SIMPEG guna mewujudkan merit system Kemenkumham,” papar Idris.
Lebih lanjut, Idris juga mendorong satker untuk memaksimalkan belanja produk lewat e-katalog. Hal ini dalam rangka mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022, dimana Presiden menetapkan Target Belanja PDN 95% dari total belanja barang dan belanja modal Tahun 2023.
“Sangat penting bagi satker untuk mengetahui pencatatan nilai realisasi dan PDN pengadaan barang dan jasa, mendorong pelaksanaan transaksi belanja pengadaan melalui e-purchasing, hingga pencatatan Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan yang dilaksanakan tidak secara transaksional melalui LPSE,” lanjutnya.
Idirs juga menyinggung mengenai apa-apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) di wilayah, mulai dari penyusunan laporan SPIP dan MR sesuai pedoman, penilaian maturitas SPIP, hingga penerapan MR.
Menutup kegiatan monev tersebut, dilaksanakan Serah Terima Berita Acara Pendampingan antara Tim monev Kanwil Kemenkumham Sumsel dengan Kepala UPT.
