Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya melakukan audiensi dan koordinasi ke Kantor Gubernur Provinsi Sumsel. Kedatangan Kakanwil diterima langsung oleh Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Dr. Agus Fatoni, Jumat (26/1) siang.
Dalam audiensi tersebut, Kakanwil Ilham Djaya membahas sinergisitas dan kolaborasi antara Kemenkumham Sumsel dengan Pemerintah Provinsi. “Ini adalah audiensi pertama kami setelah bapak Pj. Gubernur dilantik beberapa waktu lalu. Kami ingin bersinergi dan menyamakan visi dalam menjunjung tinggi hukum dan HAM di Sumatera Selatan,” ujar Ilham.
Kakanwil menyampaikan kondisi umum Pemasyarakatan, khususnya perihal over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Sumatera Selatan yang jumlahnya melebihi angka 100%. Selain itu, Ilham juga menyinggung capaian Kantor Imigrasi Palembang dan Kantor Imigrasi Muara Enim yang turut berkontribusi dalam menghimpun PNBP Imigrasi terbanyak, yakni 7,6 triuliun rupiah.
Terkait implementasi hukum dan HAM, mantan Kakanwil di 5 (lima) provinsi tersebut menyebutkan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (STRANAS BHAM), maka seluruh provinsi harus membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) yang diketuai oleh Gubernur dan sekretarisnya adalah Kakanwil Kemenkumham.
“Untuk itu, kami memohon Bapak Pj. agar berkenan mengukuhkan Gugus Tugas Daerah BHAM tersebut dalam waktu sesegara mungkin, mengingat ini adalah atensi khusus dari Presiden dalam pengawasan dunia usaha yang menjunjung tinggi HAM,” paparnya.
Ilham juga mengajak Pemerintah Provinsi agar mendorong Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Peduli HAM. "Di tahun 2023 lalu, sebanyak 12 Kabupaten/Kota di Sumsel meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM. Besar harapan kami di 2024 ini bisa meningkat,” pesan Ilham.
Pj. Gubernur Sumsel, Dr. Agus Fatoni merespon baik atas sinergitas dan capaian kinerja yang dipaparkan oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel.
“Terkait Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM), saya akan segera mengutus jajaran untuk mempersiapkannya sesegera mungkin,” titahnya.
Mengenai fenomena lapas/rutan yang over kapasitas, ia juga tak henti-hentinya mendorong pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan lapas guna melahirkan inovasi dan mengurangi angka over kapasitas tersebut.
Turut hadir dalam audiensi tersebut, Kepala Divisi Administasi, Rahmi Widhiyanti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati, Kepala Divisi Keimigrasian, Fillianto Akbar, Kepala Bidang HAM, Karyadi, Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Berti Andriani, dan Kepala Subbagian Humas, RB dan TI, Hamsir.
Hadir dari jajaran Pemprov Sumsel, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Edward Chandra dan Kepala Subbagian Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum dan HAM Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan, Fitrianti Rusdi.
