Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Divisi Pemasyarakatan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Forum Dilkumjakpol Plus di Hotel Aryaduta Palembang, Senin (24/6).
Forum Dilkumjakpol Plus yang mengusung tema “Membangun Sinergi Antar Aparat Penegak Hukum Guna Mewujudkan Kunci Pemasyarakatan Maju” ini merupakan agenda tahunan, yang mempertemukan para Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, Kepolisian plus Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Mulyadi, mengatakan kolaborasi yang solid antar APH merupakan fondasi utama dalam memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana keadilan bagi semua warga negara untuk pemasyarakatan yang lebih PASTI.
“Isu-Isu krusial di bidang pemasyarakatan telah banyak kita dengar, seperti fenomena overstaying tahanan, penyalahgunaan narkotika, overcrowded, pembebasan demi hukum, sampai dengan kasus moralitas, tentunya memerlukan pemecahan dari masing-masing komponen sistem peradilan pidana yang memiliki yurisdiksi independen,” jelas Mulyadi. “Karena jika unsur kepentingan yang lebih dominan, maka sistem peradilan pidana tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan bersama,” imbuhnya.
Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya berharap melalui kegiatan ini, lebih memperkuat peran dan fungsi lembaga penegak hukum yang tergabung dalam forum DILKUMJAKPOL, khususnya dalam upaya penanganan overcrowded.
Disamping itu, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya juga berharap dapat terwujudnya koordinasi, kerjasama dan sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana secara optimal serta pelibatan/dukungan instansi terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan dan isu-isu aktual, dan untuk menyatukan persepsi mengenai permasalahan hukum diantara Lembaga Penegak Hukum.
Setelah resmi dibuka, Forum Dilkumjakpol dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh setiap keynote speaker yang hadir, mulai dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang (Hasoloan Sianturi), Kejaksaan Tinggi Sumsel (Dede Muhammad Yasin), Kaursunkum Bidkum Kepolisian Daerah Sumsel (Kompol Dr. Iksan), serta Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel (Kombespol. Dra. Basani R. Sagala).
Masing-masing instansi secara bergiliran menyampaikan permasalahan ataupun kendala yang dihadapi dalam perannya sebagai penegak hukum untuk kemudian didiskusikan jalan keluarnya dan disepakati bersama-sama antar instansi penegak hukum.
Dalam forum ini, daftar inventaris masalah pada satuan kerja pemasyarakatan yang menjadi fokus pembahasan antara lain masalah deteksi dini, pemberantasan narkoba, dan sinergi dengan APH lainnya.
Pada Forum Dilkumjakpol ini turut hadir 26 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mewakili seluruh Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada di Sumatera Selatan.
