Palembang_News. Kamis (12/07/2018) - Bertempat di Ballroom Lantai II favehotel Palembang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Selatan Sudirman D. Hury diwakili Kepala Divisi Administrasi Edilauder LBN Gaol membuka kegiatan rekonsiliasi data laporan keuangan dan pemuktahiran data BMN semester I tahun 2018 Tema : “Dengan Semangat PASTI Wujudkan Laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Kegiatan dihadiri oleh para Kepala Divisi, pejabat Administrator Kantor Wilayah, para Ka-UPT kota Palembang dan seluruh operator pada masing-masing satuan kerja jajaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan berjumlah 62 orang yakni : 26 orang operator BMN, 26 orang operator SAIBA dan 10 orang operator dari Kantor Wilayah. Nara Sumber Herlina Prihastuti dan Herlina Puspitasari dari pengelola BMN Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham R.I, yang sekaligus akan memberikan pengarahan kepada seluruh peserta rekonsiliasi agar data dan laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
Dalam acara pembukaan, laporan ketua penyelengara dibacakan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Rian Citra, Kepala Divisi Administrasi yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan dalam sambutannya bahwa kegiatan ini yang dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai 14 Juli 2018 sangat penting, menginggat pentingnya untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat, akuntabel, dan transparan. Untuk itu menghasilkan laporan yang berkualitas dibutuhkan data yang benar dan akurat dari pengelola keuangan dan pengelola barang atau kesesuain data antara SAIBA dan SIMAK BMN.
Dengan dilaksanakan kegiatan ini diharapkan Kanwil Sumatera Selatan membantu Kementerian Hukum dan HAM R.I untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengcualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun 2018 dan tahun seterusnya, dengan kriteria : Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan, Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, Efektifitas system pengendalian intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan terkait pengelolaaan keuangan negara dan pelaporan keuangan. (release/dok:Tim Humas/Kasubbag PPHTI)
