*Jakarta.* Setelah berlangsung selama 4 hari sejak 16 Juli 2023 lalu, Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM resmi ditutup, Selasa malam (18/7).
Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta berkesempatan menutup langsung kegiatan. Dalam sambutannya, Ambeg mengapresiasi sinergitas yang tercipta selama kegiatan.
"Saya melihat bahwa Rakor ini bukan sekadar merumuskan capaian kinerja, tapi juga terdapat semangat perspektif sinergitas. Pimpinan berkeinginan merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga menggunakan pendekatan bottom-up," ujar Ambeg.
Dilanjutkannya, bahwa rakor ini bertujuan meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, yang pada tahun sebelumnya mengalami penurunan.
Ambeg juga menyampaikan tiga hal yang harus ditindaklanjuti. "Pertama, pelaksanaan rencana aksi bidang perencanaan dan keuangan, SDM, BMN, dan SPBE. Kedua, penyelesaian seluruh output yang telah dirumuskan dengan kerangka logis penyusunan regulasi. Terakhir, rencana aksi tersebut dapat diinternalisasikan secara masif, sambil menjaga fungsi pengendalian secara berkelanjutan," ungkap Mantan Sekretaris Jenderal Kemenkumham pada masanya itu.
Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 ini telah menghasilkan Draft Kebijakan tentang Petunjuk dan Arahan Percepatan Kinerja Program Dukungan Manajemen Semester II TA 2023 yg dihasilkan oleh masing-masing komisi yg telah dibentuk.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya dan Kepala Divisi Administrasi, Idris, tergabung dalam komisi III yang merumuskan tentang percepatan kinerja di bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Kami telah memperoleh hasil rumusan kebijakan yg sangat berguna untuk diimplementasikan di wilayah. Terkait anggaran, kami akan mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Di bidang Sumber Daya Manusia, kami lakukan percepatan dan evaluasi pada penerimaan calon pegawai, mutasi dan promosi, disiplin pegawai, dan pembekalan pegawai sebelum pensiun. Lalu pada SPBE, kami mengedepankan penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan, dan terkait pengelolaan barang milik negara, akan kami bentuk tim pengamanan BMN dan pengelolaan BMN secara terpadu satu pintu," papar Ilham.
Kakanwil Ilham Djaya juga menegaskan bahwa outcome rakor ini bukan hanya sebatas diatas kertas namun ada rencana aksi yang akan mendorong percepatan sasaran yang sudah ditetapkan, yaitu peningkatan kualitas reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.
