Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menggelar Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja yang diikuti oleh 28 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Sumsel, Selasa (9/1) pagi.
"Kita semua bertanggung jawab membangun zona integritas di lingkungan kerja masing-masing. Dan jika itu dilakukan, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menjadi suatu keniscayaan," tegas Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya di ballroom Hotel Novotel Palembang.
Membangun zona integritas, kata Ilham, diperlukan komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan menciptakan program yang menyentuh masyarakat.
"Tujuannya adalah mengimplementasikan reformasi birokrasi dalam rangka mengawal kinerja secara totalitas dan berintegritas," ujar Ilham dihadapan para Kepala satuan kerja pemasyarakatan dan imigrasi.
Sebagai wujud dari pembangunan zona integritas, di tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB. "Capaian ini menambah prestasi Kemenkumham Sumsel yang memperoleh predikat WBK sebanyak 8 (delapan) satker dan 1 (satu) satker yang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Semoga tahun 2024 jumlah tersebut bisa terus bertambah," pinta mantan Kalapas Merah Mata itu.
Terakhir, Kakanwil Ilham memastikan agar program-program Kementerian dan Prioritas Nasional dapat terealisasi dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan, yait melalui Perjanjian Kinerja yang baru saja ditandatangani.
"Implementasi Perjanjian Kinerja adalah wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja intansi pemerintah," tutup Ilham.
Kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja ini juga dirangkaikan dengan Pembukaan Pra Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan BMN Semester II Tahun Anggaran 2023, Serta Penyerahan DIPA Secara Simbolis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.
