Dalam rangka menghadapi evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melakukan simulasi paparan dan tanya jawab langsung dihadapan Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Rabu (24/5).
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Pra Evaluasi Pembangunan Zona Integritas yang digelar oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI selama 4 hari, yakni 23 s.d. 26 Mei 2023 bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya didampingi Tim Kerja Pembangunan ZI menyampaikan paparan yg berfokus pada profil organisasi, implementasi Zona Integritas pada 6 area perubahan (Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik), mitigasi risiko, serta capaian kinerja.
"Setelah memperoleh predikat WBK pada tahun 2021, di tahun 2023 ini kami membawa banyak perubahan terhadap kualitas pelayanan publik, capaian kinerja hingga budaya kerja di Kantor Wilayah Sumatera Selatan," ujar Ilham.
Dikatakan Kakanwil, bahwa pihaknya terus melakukan perbaikan dan melahirkan inovasi yang dibutuhkan guna menjawab berbagai risiko instansi. "Tahun 2023 ini, kami tidak menciptakan aplikasi selain pengembangan aplikasi WBK tahun 2021 lalu. Disini kami berupaya melakukan integrasi dgn aplikasi instansi lain. Kami telah bekerja sama dengan Kanwil Bea Cukai Sumbagtim untuk mengintegrasikan layanan Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan di web mereka, yaitu ukme.kemenkeu.go.id," paparnya.
Sosok yang telah menjabat Kakanwil sebanyak 5 kali tersebut menjelaskan bahwa inovasi yang ada di Kanwil Sumsel, telah direplikasi oleh satuan kerja bahkan instansi lain. "Ada 2 inovasi kami yg telah direplikasi oleh pihak lain. Pertama SILATKIM (Sistem Informasi Permohonan Izin Tinggal Keimigrasian) yang direplikasi oleh Kantor Imigrasi Palembang dan Kantor Imigrasi Muara Enim. Lalu ada SIPETIK (Sistem Informasi Pengajuan Pelantikan Notaris dan PPNS) yang telah direplikasi oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Selatan," jelas Kakanwil.
Sebagaimana dijelaskan oleh Evaluator TPN Kemenpan RB bahwa titik berat Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM adalah adanya replikasi inovasi dari unit kerja lain, serta adanya studi tiru pembangunan ZI dari instansi lain.
TPN juga menyampaikan masukan mulai dari pentingnya penyusunan penjelasan atau narasi dalam proses pengisian LKE (Lembar Kerja Evaluasi), kelengkapan administrasi seperti SPTJM, TLHP, LHKN, pembahasan isu strategis zona integritas, hingga kesiapan wawancara dan survei lapangan dari TPN Kemenpan RB.
"Simulasi ini adalah langkah utk mengetahui permasalahan unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBBM melalui pemeriksaan dokumen pendukung sehingga dpt dilakukan perbaikan dalam rangka evaluasi WBBM yang akan dihadapi nanti," tutur Canggih Hangga, salah satu Evaluator TPN Kemenpan RB.
