Palembang - Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan serta dalam upaya meningkatkan perolehan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 diperlukan strategi untuk meningkatkan perolehan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), khususnya untuk indikator penilaian Pemanfaatan Sistem Pengadaan yang diantaranya terdiri atas e-Purchasing, Non e-Tendering/Non e-Purchasing, e-Tendering dan eKontrak.
Kanwil Kemenkumham Sumsel ikuti secara daring kegiatan evaluasi dan bimbingan teknis pencatatan realisasi pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2023 yang diadakan oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berlangsung di ruang teleconference, Rabu (27/12).
Hadir dalam Kegiatan tersebut , Kepala Bagian Umum, Tri Purnomo, beserta para Jajaran Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara Kanwil Kemenkumham Sumsel.
Mengawali acara Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Novita Ilmaris mengapresiasi jajaran Dimana Kementerian Hukum dan HAM RI berhasil meraih penghargaan predikat terbaik ITKP tahun 2023 yaitu peringkat 1 dari 82 Kementerian/Lembaga, sehingga berpesan untuk tetep bisa mempertahankan pada tahun depan.
Novita juga dalam sambutannya menyampaikan bahwa bahwa kegiatan ini bertujuan sebagai Upaya peningkatan perolehan nilai ITKP serta meningkatkan indikator penilaian Pemanfaatan Sistem Pengadaan dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh PPK, staf PPK, Operator SIRUP, JFT PPBJ dan Tim UKPBJ di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Setelah pengarahan, kegiatan diteruskan dengan pendalaman secara detail terkait bimtek pengisian monitoring e-tendering dan e-purchasing tahun 2023 yang dipandu operator zoom langsung dibagi dalam breakout room untuk mengikuti bimbingan teknis pencatatan realisasi PBJ tahun 2023.
