Palembang_Humas - Sebagai bentuk evaluasi dan masukan terhadap pelaksanaan SP4N-LAPOR! tahun 2021 dan tahun 2022, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bersama Lembaga Mitra Pembangunan United Nations Development Programme (UNDP) dan the Korea International Cooperation Agency (KOICA) telah menyelenggarakan kegiatan survei kepuasan SP4N-LAPOR!.
Kegiatan Diseminasi dan Konsultasi Publik yang berlangsung di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City – Ballroom 2 Lt.3 digelar secara hybrid. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menghadiri acara diseminasi dan konsultasi publik dengan tema “Satukan Persepsi, Kuatkan Sinergi dalam Pemanfaatan SP4N-LAPOR! untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik” secara virtual di ruang teleconference. Selasa (14/03).
Survey kepuasan terhadap para pengguna tahun 2021 dan semester 1 tahun 2022 serta admin SP4N-LAPOR! telah dilaksanakan dan telah dilakukan pengolahan serta analisa data sehingga telah diperoleh Indeks Kepuasan di wilayah kajian maupun secara nasional. Sehubungan untuk menyebarluaskan hasil survei dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas, mendorong pemerintah untuk memasukkan hasil survei dan rekomendasi ke dalam keputusan kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hasil survei dan menjalankan rekomendasi perbaikan SP4N-LAPOR!,
Kegiatan diseminasi dan konsultasi publik ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), UNDP dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) di Indonesia dengan PT Prima Kelola IPB. Acara ini akan diadakan dalam bentuk talkshow untuk memberikan komunikasi dua arah di antara para pemangku kepentingan utama SP4N LAPOR! termasuk masyarakat.
Talkshow ini dibagi menjadi tiga sesi utama yaitu i) pidato pembukaan, sambutan dari pejabat tinggi dari KemenPAN-RB, KOICA dan UNDP, ii) diskusi panel dan iii) sesi tanya jawab. Pidato pembukaan dari pejabat tinggi penting untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan utama termasuk pemerintah pusat dan daerah. Diskusi panel termasuk tanya jawab sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada audiens untuk memperdalam pemahaman mereka tentang pentingnya dan substansi hasil survei dalam lingkungan interaktif dan dengan demikian membantu mendorong diskusi mengenai potensi keterlibatan publik untuk memperkuat rekomendasi survei.
Diskusi panel diharapkan juga akan mendorong pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk memasukkan hasil survei dan rekomendasi ke dalam proses pembuatan kebijakan tentang SP4N LAPOR! karena hasil survei dan rekomendasi yang diberikan dapat digunakan sebagai strategi perbaikan SP4N LAPOR! seputar peningkatan indeks kepuasan, kinerja pelayanan, loyalitas masyarakat, dan tingkat kapasitas SP4N LAPOR!.
Dalam kesempatan tersebut hadir pembicara Iman Hilman, Ketua Tim Peneliti, PT Prima Kelola IPB dengan Topik pembahasan Hasil survei kepuasan: Poin kunci, implikasi, dan rekomendasi. Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik, KemenPANRB dengan Topik pembahasan Peran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR!, Andovi da Lopez, Kaum Millenial dengan Topik pembahasan Pelibatan kaum muda di dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan public, Meuthia Ganie Rochman, Sosiolog Universitas Indonesia, Mantan Juri Kompetisi LAPOR! (TBC) dengan Topik pembahasan Strategi Peningkatan Partisipasi Publik dalam Menggunakan SP4N LAPOR! Pembahasan terutama berfokus pada peningkatan partisipasi kelompok sosial yang kurang terlibat termasuk perempuan dan penyandang disabilitas dan memberikan platform kepada kelompok dengan partisipasi tertinggi untuk berkontribusi menyempurnakan rekomendasi untuk pemerintah pusat dan daerah.
Kabag Program dan Humas, Kanwil Kemenkumham Sumsel, Yulizar yang menghadiri acara tersebut mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, apalagi menurutnya pada 2023 ini, Kanwil Kemenkumham Sumsel akan melaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Sementara terkait sistem pengaduan/laporan, pada tahun 2022 lalu Kanwil Kemenkumham Sumsel menyabet dua penghargaan yakni sebagai Satuan Kerja dlm pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat melalui Whistleblowing System (WBS), dan Satuan kerja yang tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK telah tuntas.
Turut hadir dalam Kegiatan Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan TI, Hamsir, beserta seluruh staf Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan TI Kanwil Kemenkumham Sumsel.
