Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan tak henti-hentinya mendorong akuntabilitas kinerja jajarannya. Hal tersebut dibuktikan dengan digelarnya Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Periode Semester I Tahun 2023, Senin (26/6), yang diikuti oleh 28 satuan kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Sumsel.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya dalam arahannya menjelaskan bahwa evaluasi ini merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian atas capaian target kinerja dan realisasi perjanjian kinerja yang telah disepakati sebelumnya, yaitu mengukur sejauh mana jajaran menerapkan dan mengimplementasikan target dan perjanjian kinerja.
“Forum ini penting untuk mengidentifikasi dan menilai apakah program kerja yang kita laksanakan selama periode I tahun 2023 telah berjalan sesuai target, atau jika ada kendala, dapat kita carikan solusi pemecahannya,” ujar Kakanwil.
Adapun evaluasi capaian kinerja satuan kerja ini berfokus pada 6 (enam) poin, yaitu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), IKPA dan Penyerapan, Capaian Target Kinerja, Pelaksanaan Pengadaan dan Capaian SMART dan E-Monev.
Kepada Para Kepala UPT yang hadir, Kakanwil Ilham Djaya mendorong untuk memaksimalkan belanja produk lewat e-katalog. Hal ini dalam rangka mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022, dimana Presiden menetapkan Target Belanja PDN 95% dari total belanja barang dan belanja modal Tahun 2023.
"Masalah yang sering muncul di satker masih terdapat pengadaan yang tidak melalui mekanisme e-Katalog. Utamakan gunakan E-Purchasing melalui Katalog Elektronik maupun Katalog Sektoral Kementerian Hukum dan HAM sesuai arahan Sekretaris Jenderal,” instruksi Ilham.
Kakanwil Ilham juga menegaskan seluruh satker agar menyelesaikan permasalahan dan membuat daftar inventarisasi masalah, seperti sengketa lahan, aduan masyarakat, kekurangan SDM, termasuk terkait temuan Itjen dan laporan Yankomas, untuk segera dituntaskan.
Memasuki Triwulan III tahun 2023 ini, mantan Kalapas Merah Mata itu menyebut seluruh satuan kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi Sumsel harus berprestasi, tidak sekedar aman saja. “Situasi aman adalah kewajiban. Tapi prestasi, itu yang harus dicari. Satker agar berupaya optimal meningkatkan kinerja sehingga memperoleh prestasi. Mulai dari Satuan Kerja dengan Pelayanan Publik Berbasis HAM hingga Predikat WBK/WBBM. Belum lagi mendorong pemerintah daerah untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual dan AHU, melaksanakan harmonisasi raperda, serta mewujudkan Kabupaten/Kota Peduli HAM,” imbuhnya.
Kegiatan evaluasi kinerja ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Transformasi Pemutakhiran Data SIMPEG oleh 28 Kepala Satker. “SIMPEG atau Sistem Informasi Kepegawaian dapat mempercepat layanan terkait Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Mutasi, Rotasi, Pensiun atau layanan kepegawaian lainnya. Data Kepegawaian yang update merupakan kunci dalam penggunaan SIMPEG yang terintegritas,” tegas Ilham.
Kepala Divisi Administrasi, Idris juga menyampaikan terkait belanja modal, yaitu guna mengatasi pagu minus, setiap ada penambahan SDM tau yg lainnya agar UPT harus melapor ke pusat, karena jika tidak akan mengganggu nilai IKPA satuan kerja.
Sementara Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bambang Haryanto, menyampaikan apresiasinya kepada satker pemasyarakatan atas terpenuhinya target kinerja terkait pemutakhiran data warga binaan yang akan mengikuti pemilu 2024. “Seluruh Lapas/Rutan diharapkan terus berkoordinasi dengan Dukcapil dan instansi terkait apabila ada WBP baru yg perlu didata,” ungkapnya.
