Palembang - Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya didampingi Kepala Divisi Administrasi, Idris mengikuti pembukaan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA 2023 Tingkat Kantor Wilayah.
Kegiatan ini digelar secara hybrid bertempat el hotel Bandung, sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel mengikuti secara daring di teleconference Kanwil setempat, Senin (10/07).
Rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan BMN semester I tahun 2023 sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI.
Sekjen Kemenkumham, Komjen Pol Andap Budhi Revianto meminta peserta kegiatan dapat memahami pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Sehingga pada akhirnya datanya mutakhir.
Sekjen Andap juga mengingatkan jajarannya untuk dapat maksimalkan realisasi penyerapan anggaran, pengawasan dan pengendalian terhadap penyerapan anggaran tersebut.
Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas capaian prestasi pada tahun 2023.
Sekjen Andap juga berpesan kepada seluruh jajaran Kemenkumham untuk mempertahankan capaian WTP LK Kemenkumham yang telah diraih sebanyak 14.
"Saya Mengapresiasi atas seluruh prestasi yang cakupannya ada di kemenkumham sebagai hasil sinergi dari seluruh jajaran Kemenkumham, yaitu opini WTP ke 14, Terbaik 2 Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2022, UKPBJ Proaktif Terbaik ke-2, dan raihan lainnya, ” ungkapnya.
Lebih lanjut "Semua capaian yang kita raih merupakan kerja keras seluruh jajaran Kemenkumham yang saling bersinergi satu dengan yang lain. Mari kita bersama untuk semakin berkualitas dan bermanfaat bagi siapa saja guna mewujudkan Kemenkumham Semakin Berkualitas dan Indonesia Maju," ujar Sekjen.
Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkumham Sumsel dan jajaran yang mengikuti secara virtual, menyimak dengan khidmat atas arahan yang diberikan dalam pembukaan kegiatan Rekonsiliasi tersebut.
Menurut Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya, “Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh instansi pemerintah. Ini adalah salah satu upaya kita selaku jajaran Kemenkumham RI dalam mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-15 kali berturut-turut,” ujarnya.
