Palembang – Pelaksanaan desk evaluasi hari kedua oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dilanjutkan pada enam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Selasa (16/5).
Sebanyak 6 satker dari total 11 satker usulan menuju WBK/WBBM dari Kanwil Sumsel mengikuti desk evaluasi pada hari kedua, yang dipusatkan di dua lokasi berbeda.
Pada hari kedua desk evaluasi, LPKA klas I Palembang, Lapas Kelas IIB Kayuagung dan Lapas kelas IIB Sekayu melaksanakan desk evaluasi, bertempat di Lapas Kelas I Palembang. Sementara itu Lapas Kelas I Palembang, Rutan Kelas II Prabumulih dan lapas kelas IIB Muaraenim di Kanwil Kemenkumham Sumsel.
Pelaksanaan desk evaluasi satker berpredikat menuju WBK/WBBM di lingkungan Kemenkumham seluruh Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 14 s.d. 21 Mei 2023.
Masing-masing UPT yang mengikuti desk evaluasi pada hari ini menampilkan yel-yel dan jingle WBK/WBBM, mempresentasikan Duta Layanan atau memperlihatkan Maskot WBK/WBBM (jika ada), menayangkan video yang memuat profil dan Proyek Perubahan satuan kerja yang disertai dengan testimoni dari pengguna layanan, hingga penyajian paparan oleh Kepala Satuan Kerja selama 30 menit mengenai proses pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM (before dan after 6 area perubahan) dan Manajemen Resiko atas Pelayanan Publik.
“Setiap UPT juga akan mendengarkan tanggapan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan masing-masing evaluator”, ungkap Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, Selasa, di Palembang.
Beberapa poin penilaian dan perbaikan disampaikan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Ini menjadi masukan yang berharga bagi satuan kerja yang diusulkan WBK/WBBM sebelum menghadapi Tim Penilai Nasional (TPN).
Secara keseluruhan, TPI memberikan apresiasinya terhadap kelengkapan dokumen pengungkit yang disajikan Tim Kerja ZI pada aplikasi E RB.
Tanya jawab berjalan dengan lancar. Pertanyaan dari Tim Penilai dijawab dengan lugas oleh masing -masing Pokja. Meski demikian, Tim Penilai tetap memberikan masukan terhadap beberapa poin di akhir kegiatan evaluasi.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya mengatakan bahwa tahun ini Kanwil Sumsel menjadi instansi pembina di wilayah yang berhasil mengantarkan 11 satker diusulkan meraih predikat WBK dan WBBM pada 2023 ini.
"Sumsel menjadi Kanwil dengan jumlah usulan terbanyak kedua dari 33 Kanwil Kemenkumham se-Indonesia," ungkapnya.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Kakanwil Ilham berpesan agar internalisasi pembangunan Zona Integritas dapat terus-menerus dilakukan sehingga seluruh jajaran akan memahami makna pembangunan ZI dengan baik.
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan Presiden kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Hal tersebut bisa kita capai melalui komitmen bersama tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja,” lanjutnya.
