Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menghadiri launching ETLE, bertempat di Gedung Utama Polda Sumsel, Jumat (1/7). Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Presisi tahap dua untuk wilayah se-Sumsel diresmikan langsung oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi.
Disampaikan Kepala Korlantas Polri, ETLE memiliki aplikasi teknologi Face Recognation yang terkoneksi langsung dengan perangkat Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Inafis Mabes Polri. Selain bisa merekam semua aktivitas pergerakan kendaraan bermotor guna mempermudah penindakkan, kamera ETLE ini bisa mendeteksi wajah dari pelaku tindak kejahatan.
Kapolda Sumsel Toni Harmanto menambahkan, pemanfaatan TI terus dikembangkan Polda Sumsel sebagai instrumen dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.
“sebagaimana telah disampaikan bapak Korlantas bahwa pimpinan daerah di Sumsel beserta perangkatnya semangat ingin menjadikan daerahnya menjadi smart city. Sekali lagi kami mengapresiasi kepada Bapak Gubernur dan Forkopimda atas dukungannya sehingga saat ini telah terpasang 64 titik kamera,” ujar Kapolda.
Pada HUT Bhayangkara ke -76, Kapolda Sumsel juga memberikan penghargaan kepada 17 Bupati/Walikota se-Sumsel atas dukungan hibah anggaran pengembangan ETLE Nasional Presisi di provinsi Sumsel.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto, mendukung implementasi ETLE sebagai upaya menekan jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Melalui penyuluhan hukum, kata Harun, Kemenkumham akan mengambil peran dalam memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
Launching ini turut dihadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru, Pangdam II Sriwijaya, serta 17 kepala daerah Kabupaten/Kota se Sumsel yang sekaligus melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.
Inovasi ini diapresiasi Gubernur Sumsel Herman Deru.
“Saya mengapresiasi dengan penuh rasa bangga, namun harus ditegaskan bahwa ini bukan cara untuk menghukum masyarakat, PR kita tentu harus lebih banyak turun ke masyarakat untuk memberikan literasi hukum termasuk memantau dimensi, overloading kendaraan,” kata Herman Deru.(MY)
