Palembang. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan dimutasi dan mendapat promosi bersama 57 pimpinan tinggi sejumlah Kanwil Kemenkumham di Tanah Air.
"Hari ini Kadivpas Bambang Haryanto dilantik Menkumham Yasonna H. Laoly dan dimutasi menjadi Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara (Sultra)," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya, di Palembang, Senin.
Sementara jabatan Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sumsel diisi oleh Mulyadi yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Kadivpas Bambang Haryanto dan selamat datang pejabat baru Mulyadi.
“Terima kasih atas segala dedikasi dan pengabdian Kadivpas Bambang selama bertugas di Kanwil Kemenkumham Sumsel, semoga kesuksesan dan kesehatan senantiasa menyertai," ujar Kakanwil Ilham.
Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melakukan promosi dan mutasi 57 orang pimpinan tinggi (pimti) pratama termasuk Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sumsel Bambang .
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu dilakukan di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, dan sejumlah pejabat struktural Kanwil Kemenkumham Sumsel juga mengikuti acara tersebut dari Palembang secara daring/virtual (online).
Dalam sambutannya Menkumham Yasonna mengatakan, mutasi dan promosi jabatan kali ini menjadi momen yang sangat strategis jika dikaitkan dengan momen menuju masa pergantian pemerintahan Indonesia.
Pelantikan kali ini dilakukan berdasarkan pada beberapa aspek pertimbangan, terutama untuk kesempurnaan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Pesan saya, agar saudara para pimti yang dimutasi dan mendapat promosi segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran dan mengambil langkah-langkah strategis guna mempercepat capaian kinerja organisasi," katanya.
Ciptakan inovasi dan menerapkan fungsi manajemen dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas.
Pada kesempatan itu Menkumham Yasonna juga menyampaikan bahwa pada tahun berakhirnya kabinet kerja 2020-2024, terdapat agenda penting yakni gelaran pilkada yang masih harus diselesaikan.
Oleh karenanya Ia berpesan agar seluruh insan pengayoman harus menjunjung komitmen netralitas dan menyukseskan pelaksanaannya.
Selain itu, menurut Yasonna terdapat empat agenda penting Kemenkumham saat ini, di antaranya menyusun kebijakan pada dokumen renstra 2025-2029 yang akan menjadi pedoman Kemenkumham ke depan, menetapkan penerapan SAKIP, penguatan implementasi SPIP dan implementasi reformasi birokrasi tematik yang berdampak.
“Kita mendapatkan amanat sebagai pemerintah untuk melayani publik, maka kita harus menjadi seorang pemimpin sebagai role model yang berorientasi melayani publik,” ujar Yasonna
