Jakarta. Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto pada Rabu (13/7) mengatakan bahwa ia bersama dengan Kepala Divisi Administrasi Idris telah mengikuti pelaksanaan Hari Kedua Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Program Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, bertempat di Ballroom Hotel Pullman Central Park Jakarta.
Pada hari kedua Rakor diisi dengan pembekalan materi oleh narasumber Kepala Balitbang Hukum dan HAM (Balitbangkumham), Dr. Sri Puguh Budi Utami, Kepala Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) kumham , Dr. Asep Kurnia, Inspektur Jenderal, diwakili Irwil V, Marasidin Siregar, serta Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan.
Sri Puguh Budi Utami mengatakan menurut Teori William N Dunn bahwa dalam pembuatan kebijakan ada beberapa rangkaian proses yang digunakan. Mulai dari mengevaluasi kebijakan, kemudian menetapkan agenda kebijakan, menyusun formulasi kebijakan, mengadopsi kebijakan dan terakhir mengimplementasikan kebijakan.
Kepala BPSDM Asep Kurnia menyampaikan jumlah ASN Kemenkumham hingga saat ini sebanyak 65.453 orang . Sekitar 73,78% ASN di Kemenkumham adalah generasi milenial dan generasi Z. Salah satu strategi yang digunakan oleh BPSDM Kumham dalam mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkumham adalah metode Massive Open Online Course (MOOC). MOOC merupakan salah satu tahapan pembelajaran untuk mempermudah peserta serta pengampu materi didalam pembelajaran virtual.
Sementara Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan Sampaikan prinsip good governance: Transparansi, Akuntabel dan Partisipasi. Birokrasi ke depan akan menjadi Dynamic Governance Perspective, birokrasi akan menjadi Adaptive Policies (Global Governance), Able People (Knowledge-Based Governance) Agilen Process (Digital Governance).
Kemudian pada kesempatan tersebut Inspektur Jenderal yang diwakili Inspektur Wilayah V, Marasidin Siregar, membawakan materi Peran APIP sebagai Pengawasan Internal dan Quality Control dalam Pencapaian Kinerja yang PASTI.
Sementara narasumber dari eksternal adalah Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik, KPK RI, Herda Helmijaya, ia membawakan materi Strategi dan Langkah-Langkah Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Birokrasi dan Proses Pengadaan Barang Jasa. Kemudian Deputi Barang Milik Negara DJKN, Idris Aswin membawakan materi Strategi Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan BMN yang tertib Efektif dan Akuntabel.
Kemudian dilanjutkan materi tentang Penguatan Kualitas Organisasi Melalui Perampingan Organisasi dan Penatalaksanaan yang Efektif dan Efisien oleh Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Polhukam dan Pemerintah Daerah, Kementerian PANRB, Istyadi Insani.
Selanjutnya Direktur Bidang Anggaran, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Ditjen Anggaran Kemenkeu membawakan materi tentang Strategi Belanja Kementerian Lembaga yang Tepat Sasaran dan Sesuai Value For Money. Sedangkan Pemerikasa Madya BPK RI, Joni Agung, menyampaikan materi tentang strategi Pencapaian Laporan Keuangan yang Clean Temuan dan WTP. Dan sesi pembekalan ditutup paparan Narasumber dari LKPP dengan materi Strategi Pengadaan Barang dan Jasa yang Efektif, Efisien, Tepat Guna Barang dan Jasa.(MY)
