Palembang. Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Harun Sulianto, bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Sumsel, Selasa (6/11).
Kepala Bagian Program dan Humas, Gunawan, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun Anggaran 2023 Kementerian Hukum dan HAM, yang dilaksanakan pada tanggal 23 - 25 November 2022 di Jakarta.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto menyampikan beberapa arahan teknis untuk percepatan target kinerja seluruh UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi terkait Realisasi Anggaran, Capaian IKPA dan SMART Tahun 2022, Pelayanan Publik , Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, dan lelang Pradipa program pengadaan barang dan jasa di tahun 2023.
Kakanwil Harun pada rakor tingkat wilayah ini menyampaikan atensi dari Menteri Hukum dan HAM, diantaranya seperti antisipasi kejadian dan peningkatan keamanan pada libur Nataru, agar tidak terjadi temuan berulang oleh BPK, mensukseskan pencapaian 18 indikator kinerja utama kemenkumham, serta penggunaan PNBP dengan cermat.
“Lakukan langkah kontijensi dan mitigasi bencana, dengan tingkatkan kewaspadaan fenomena di akhir tahun dan pastikan tidak ada gangguan kamtib di satker kita ”, lanjutnya.
Sementara itu percepatan target kinerja per divisi juga dibahas secara spesifik oleh Kepala Divisi Administrasi, Idris, dan Kepala Divisi Keimigrasian, Herdaus. Selanjutnya perwakilan empat Kepala Unit Pelaksana Teknis memaparkan capaian kinerjanya hingga desember 2022.
Kepala Bapas Kelas I Palembang, Sudirwan menyampaikan capaian kinerja pembimbingan klien pemasyarakatan, sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim, Made Nurhepi mempaparkan capaian kinerja keimigrasian dan strategi meraih predikat WBBM di Kanim Muara Enim, Sedangkan kalapas Muara Enim Herdianto mengungkapkan capaian pembinaan di lapas muara terkait pemenuhan hak WBP.
Sedangkan ka Bapas Lahat Perimansyah memaparkan capaian publikasi kinerja positif Bapas Lahat melalui media sosial.
Kepada seluruh UPT Harun juga mendorong untuk segera melakukan penyelesaian pembayaran tagihan sebelum batas penghitungan di akhir tahun anggaran. Khusus dalam kontestasi satuan kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Borokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Ia menegaskan bahwa inovasi layanan serta sarana prasarana harus ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
Turut hadir mengikuti rakor, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian di lingkungan Kemenkumham Sumsel serta pejabat struktural dan pengawas pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel.(MY)
