Palembang – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel, Parsaoran Simaibang minggu (28/8) mengatakan bahwa pihaknya telah menerima kunjungan kerja dan monitoring evaluasi (monev) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),
Monev ini dilaksanakan dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Program Anggaran TA 2022 dan Penyusunan Rencana Program Anggaran TA 2023.
Pemantauan dan Evaluasi Program Anggaran BPHN TA 2022 dilaksanakan di Aula Kanwil Sumsel dengan peserta perwakilan pegawai dari Bidang Hukum, Bagian Program dan Humas, serta Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN.
Adapun tim BPHN yang hadir sebagai narasumber antara lain Hayati (Subkoordinator Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Evaluasi dan Pelaporan), Hans Gracia Melvin Manahan Siahaan dan M Izkiansyah selaku anggota tim.
Dalam sambutannya, Kadiv Yankumham Parsaoran Simaibang menyampaikan penyerapan anggaran khususnya dalam pelaksanaan bantuan hukum.
Ada berbagai dinamika dalam penyerapan anggaran bantuan hukum, seperti Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah menandatangani kontrak akan tetapi menunda dalam pelaksanaan kegiatan. Ada juga OBH yang telah melaksanakan kegiatan, namun belum melaporkan ke Kanwil Sumatera Selatan.
“Kami selaku pembina tak henti-hentinya mendorong seluruh jajaran termasuk OBH di daerah, agar mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman penuh pada aturan yang berlaku,” lanjut Kadiv Yankumham Sumsel.
Sementara itu, Subkoordinator Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Evaluasi dan Pelaporan BPHN, Hayati menyampaikan bahwa penyerapan bantuan hukum agar dapat dimaksimalkan dengan peran serta aktif dari Kanwil Sumatera Selatan.
Hayati juga menyampaikan terkait pengisian aplikasi keuangan seperti SMART, Tarja, E-monev, Realisasi Anggaran, Krisna 2023, dan Target Rincian Output. “Sejauh ini, nilai SMART, Tarja, dan E-Monev Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan sudah menunjukkan hasil yang baik, mohon dipertahankan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Bidang Hukum Ave Maria Sihombing, Kasubid Penyuluhan Hukum, Bankum dan JDIH Vonny Destika Sari, Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Zainul Arifin, Kasubag Program dan Pelaporan Dedy Zulian, Kasubag Humas, RB dan TI Hamsir, serta Kasubag Pengelolaan Keuangan dan BMN Benni Risky.(MY)
