Humas – Palembang, Jajaran Kantor Wilayah mengikuti daring kegiatan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2021. Bertempat di kantor sementara Divisi Administrasi, Rumah dinas Kepala Divisi Administrasi Jl. Beo Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto) di dampingi Kepala Bagian Umum (Herman Sawiran) dan Kepala Sub Bagian Keuangan BMN (Benny Riski) serta penyusun laporan keuangan (SAIBA) seluruh Satuan Kerja dilingkungan Unit Pelaksana Teknis kantor wilayah Sumatera Selatan. (Kamis,30/09)
Pukul 09.00 WIB kegiatan di mulai dengan laporan ketua penyelengara kegiatan Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan (Anna Ernita). Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 4 (empat) Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yaitu: Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Papua Barat dan Sulawesi Utara. Operator kantor wilayah akan didampingi pembina dari bagian Akuntansi dan Laporan Pusat.
Kegiatan berlanjut dengan sambutan Kepala Biro Keuangan (Wisnu Nugroho Dewanto). Pengelola anggaran merupakan salah satu kegiatan administrasi utama dalam pemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik. Optimalnya suatu pengelolaan anggaran ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan / pelaksanaan APBN yang sebelum disampaikan kepada DPR akan diperiksa oleh BPK RI dan akan diberikan opini atas kewajaran penyajiannya.
Lebih lanjut beliau menyampaikan tujuan pembinaan penyusunan laporan keuangan yaitu meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) dan mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Sebagai penutup sambutannya, beliau mengingatkan kepada seluruh pemangku penyusun Laporan Keuangan agar meningkatkan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meminimalisir kesalahan penggunaan akun belanja. Tingkatkan pengawasan melekat secara intensif. Optimalisasi rekonsiliasi internal maupun eksternal. Identifikasi permasalahan data laporan keuangan dan koordinasi secara berjenjang dengan unit terkait serta lakukan penyajian laporan keuangan yang informatif dan memadai (Humas Kanwil Sumsel)
