HUMAS, Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan kembali melanjutkan agenda “Kakanwil Menyapa” sebagai sarana silaturahmi dan monitoring Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kemenkumham Sumsel, Indro Purwoko, terhadap kondisi kesehatan serta kondisi aktual pada seluruh satuan kerja di bawah Kanwil Kemenkumham Sumsel. Satuan kerja yang mendapat giliran disapa pada pagi hari ini adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang, Selasa (7/9).
Mengawali kegiatan Kepala LPKA (Tri Wahyudi) melaporkan mengenai kondisi terkini pegawai di LPKA, menyampaikan dari total 91 orang pegawai dan 119 Anak Didik Pemasyarakatan untuk hari ini tidak ada yang terpapar covid-19 dan seluruh orang pegawai sudah melakukan vaksinasi covid-19 walaupun ada 3 orang pegawai di LPKA yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid.
Selanjutnya Kalapas turut menyampaikan realisasi anggaran, capaian e-monev, SMART, e-performance, dan IKPA hingga isu-isu aktual di LPKA. “Dalam upaya pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, kami telah melakukan banyak perubahan mulai dari peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung lainnya,” ungkapnya.
Selanjutnya, Kakanwil berkesempatan untuk memberikan arahan kepada jajaran LPKA Palembang Palembang. Dalam arahannya Kakanwil menyampaikan bahwa agenda Kakanwil Menyapa ini bukan hanya merupakan sarana monitoring dan silaturahmi keppada satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel, tetapi juga dapat menjadi sarana satuan kerja untuk memberikan saran dan pendapat terkait kinerja yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel.
“Saran dan pendapat dari satuan kerja dapat menjadi evaluasi bagi Kantor Wilayah untuk melayani secara maksimal. Hal ini sesuai dengan core value kita yang telah disampaikan oleh Presiden yakni ASN Berakhlak dan bangga melayani bangsa,” ungkap Kakanwil.
Selanjutnya, Kakanwil juga menyampaikan agar para jajaran untuk terus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, serta selalu berupaya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. “Teman-teman tenaga kesehatan juga harus memberikan perhatian kepada pegawai yang memiliki riwayat penyakit komorbid. Jika dibutuhkan, Kalapas dapat memberikan kebijakan WFH kepada pegawai yang memiliki penyakit komorbid,” ungkap Kakanwil.
Selain itu, Kakanwil juga menyoroti terkait Pembangunan Zona Integritas. Kakanwil mengingatkan agar menindaklanjuti apa-apa saja yang telah disarankan oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal. “Perlu perjuangan yang lebih dari jajaran pegawai LPKA, mengingat LPKA diusulkan mendapatkan WBBM. Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi harus diwujudkan,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Dadi Mulyadi) ikut memberikan arahan terkait tugas dan fungsi pemasyarakatan. Kadivpas menghimbau untuk dilakukan internalisasi terkait pemahaman Pembangunan Zona Integritas di LPKA Palembang. Kadivpas juga mengingatkan untuk terus terus dilakukan inovasi pada sektor pelayanan publik, agar masyarakat puas dengan layanan yang diberikan.
Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto) juga memberikan arahan terkait tugas-tugas administrasi di LPKA. Kadivmin mengingatkan untuk mengejar kekurangan pada target realisasi anggaran LPKA Palembang serta lebih teliti dalam mengajukan SPM. “Kesalahan-kesalahan yang dilakukan ini dapat berpengaruh pada capaian nilai IKPA kita. Jadi jika ada keraguan silahkan berkonsultasi dengan Kantor Wilayah untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut,” ungkap Kadivmin. (Humas Kanwil Sumsel)
