HUMAS, Palembang – Mempersiapkan tahap desk evaluasi penilaian satuan kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan-RB, Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham kembali mengadakan monitoring dan penguatan kepada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari monitoring sebelumnya yang dilaksanakan oleh TPI sebagai bentuk evaluasi sekaligus simulasi terhadap kesiapan 20 satuan kerja yang diusulkan menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel. Monitoring yang dilaksanakan pada tanggal 1-3 September ini difokuskan kepada 12 satker usulan WBK/WBBM yang dilakukan secara virtual.
Pada pelaksanaan hari pertama, Rabu (1/9), sebanyak 5 satker yang mengikuti kegiatan monitoring yaitu Lapas Kelas IIB Muaradua, Lapas Kelas IIA Banyuasin, Rutan Kelas IIB Prabumulih, Bapas Kelas II Lahat, dan Lapas Kelas IIB Kayuagung. Tim Pembina Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto) pun turut memantau jalannya kegiatan.
Saat mengikuti monitoring, setiap satker menampilkan bahan paparan mulai dari penayangan video yel-yel, jingle, maskot pelayanan, buletin ZI, hingga memaparkan bagaimana progres pembangunan ZI dalam mewujudkan WBK/WBBM. Setelahnya, giliran TPI yang mengevaluasi kesiapan satker dalam mengikuti tahap Evaluasi TPN KemenPAN-RB yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 mendatang.
TPI yang dipimpin Pengendali Teknis, Titut Sulistyaningsih, mengapresiasi semangat yang ditunjukkan seluruh satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam upaya pembangunan zona integritas. (Humas Kanwil Sumsel)
