HUMAS, Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan selaku instansi pembina tugas dan fungsi notaris kembali memanggil notaris yang dalam pelaksanaan tugasnya diduga terlibat perkara hukum, baik sebagai saksi maupun sebagai dugaan tindak pidana, Jumat (20/8).
Terdapat 5 (lima) notaris yang dipanggil. Pemanggilan ini berdasarkan pada tindak lanjut pemeriksaan penyidik dari Polda Sumatera Selatan, Polresta Prabumulih dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dari notaris yang dipanggil, hadir 4 notaris guna memberikan keterangan sebagai saksi dan/atau permintaan peminjaman salinan Minuta Akta sebagaimana terdapat dalam pasal 25 ayat 3 pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
Pemeriksaan dihadiri lengkap oleh tiga unsur Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan, yaitu unsur pemerintah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel (Siar Hasoloan Tamba) yang didampingi Achmad Syarifudin selaku Penasehat dan Ketua Dewan Kehormatan Wilayah Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Unsur ahli yaitu Kasubid Bankum Bidkum Polda Sumsel (Ambran Rudy), dan unsur notaris yaitu Siti Hikmah Nuraeni. Juga turut mendampingi yaitu Tim Sekretariat MKNW Sumsel, Zulkifni J. Patra dan anggotanya (Dian Merdiansyah dan Anggie Purnasari Corrie).
Jajaran MKNW Sumatera Selatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan Notaris di wilayah Sumatera Selatan selalu menekankan kepada Notaris untuk memperhatikan unsur kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya agar terhindar dari potensi turut terlibat dalam suatu tindak pidana. Unsur kehati-hatian yang dimaksud antara lain dengan memperhatikan para pihak yang menghadap ke Notaris dan meneliti dokumen atau berkas yang diajukan. (Humas Kanwil Sumsel)
