HUMAS, Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2021 secara virtual, bertempat di ruang teleconference, Rabu (14/7). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM ini, diikuti oleh para pembina laporan keuangan dan BMN di tingkat Kementerian/Unit Eselon I, serta para penyusun laporan di Kantor Wilayah.
Kepala Kantor Wilayah, Indro Purwoko, pada kesempatan ini didampingi oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural, dan operator Kanwil. Kanwil Kemenkumham Sumsel sebagaimana sebelumnya, telah melakukan rekonsiliasi bersama satuan kerja guna pencocokan data transaksi keuangan dengan beberapa sistem yang berbeda, untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data dalam laporan keuangan.
Kepala Biro Keuangan Kemenkumham Wisnu Nugroho Dewanto menyebutkan, tujuan diselenggarakannya rekonsiliasi diantaranya untuk menyamakan nilai SAIBA & SIMAK BMN sehingga memperoleh laporan yang akurat, menyusun LK sesuai Standar Akutansi Pemerintah, memberi keyakinan akurasi informasi laporan, menyajikan pencatatan transaksi, menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan dan sebagai upaya mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Kemenkumham.
“Mekanisme secara virtual ini sebagai wujud kepedulian kita bersama dalam menekan tingkat penyebaran Covid-19, disisi lain tanggung jawab tugas dalam mengawal laporan keuangan juga wajib dilaksanakan”, ujar Wisnu.
Sementara itu, Sekertaris Jenderal Kemenkumham RI, Komjen. Pol. Andhap Budi Revianto, S.I.K, M.H, dalam sambutannya menegaskan, bahwa laporan keuangan Kemenkumham harus dapat ipertanggungjawabkan secara hukum maupun administrasi.
“Kita sepakat dan komitmen pertemuan ini bermanfaat, Kita hasilkan data yang mutakhir dan akurat. Saya selaku Sekjen mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kinerja dan kontribusi Kita sehingga berhasil mempertahankan opini WTP untuk 2020 lalu”, tegas Andhap usai membuka secara resmi kegiatan ini.
Lebih lanjut Sekjen Kemenkumham memberikan beberapa poin arahan terkait capaian kinerja, tindaklanjut temuan BPK RI serta langkah-langkah kontijensi, upaya percepatan pasca refocusing anggaran, hingga Taget Kinerja 2022. Tak kalah penting, disampaikan atensi penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan kaitannya dengan disiplin pola kerja WFH pegawai. (Humas Kanwil Sumsel)
