Humas, Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menggelar Kegiatan Rapat Kerja Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM dan Koordinasi Kebupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021, bertempat di aula Kanwil, Senin (5/7). Kegiatan ini dalam rangka mendorong pemerintah daerah di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kab/Kota untuk melaporkan Aksi HAM dan juga memberikan penjelasan teknis mengenai implementasi tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) berupa laporan aksi HAM. RANHAM 2021-2025 merupakan RANHAM generasi ke-5 sebagaimana pada Perpres Nomor 53 Tahun 2021.
Hadir membuka kegiatan ini, Kepala Bidang HAM (Yulizar), didampingi Kasubbid Pemajuan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel (Bulan Mahardika Subekti), dengan peserta yakni perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota Sumsel yang bergabung secara virtual. Adapun narasumber yang dihadirkan kegiatan ini, diantaranya Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri dan Ranham Wilayah I Ditjen HAM, Ruth Marshinta Sarumpaet; dan Kasi Kerja Sama dan Ranham Wilayah IB, Fransisca Mirna Widyaningtyas, yang membahas terkait Perkembangan Penyusunan Peraturan Presiden tentang RANHAM Periode 2021-2025
Dijelaskan, bahwa panitia Ranham Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini, berperan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RANHAM di daerah.
“Penilaian capaian target adalah penilaian terhadap ukuran keberhasilan target Aksi dengan kesesuaian data dukung yang ditetapkan setiap Caturwulan, jelas Ruth Marsinta. Ia melanjutkan, terdapat berbagai tantangan RANHAM di daerah seperti pemahaman tentang substansi Aksi HAM Daerah dan pelaksanaan aksi yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran RANHAM; koordinasi antar unit (Sekda, BAPPEDA, dan Biro Hukum) dengan Kanwil dalam masa pelaporan; pergantian kepemimpinan dan pejabat terutama BAPPEDA serta kendala jaringan.
Melalui pelaporan yang merupakan salah satu penilaian dari Kabupaten/Kota Peduli HAM, diharapkan pelaporan Aksi HAM yang kini dilakukan per 4 bulan (B04, B08, dan B12), dapat memperoleh nilai Hijau. (Humas Kanwil Sumsel)
