Humas, Palembang. Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Mengikuti Secara Virtual Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2020. Hadir pada kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Indro Purwoko, beserta Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Dadi Mulyadi), Kepala Lapas Kelas I Palembang (Kadiyono) beserta para Ka.UPT lainnya.
Untuk Tahun 2020, Kemenkumham kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kelima kalinya, secara berturut-turut sejak Tahun 2016. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Dr Hendra Susanto Kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, betempat di Graha Pengayoman (28/6).
Adapun kriteria yang digunakan BPK dalam penilaian keuangan terhadap Kementerian Hukum dan HAM diantaranya: Kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan Dengan SAP, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
“Pada kesempatan ini, Saya sampaikan bahwa Kami tidak menemukan permasalahan signifikan, menurut Kami laporan keuangan Kemenkumham menyajikan laporan yang sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan, dengan demikian Opini Tahun 2020 kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, jelas Hendra.
Dalam paparannya, Hendra menyebutkan, kondisi Covid-19 juga menjadi tantangan tim lapangan yang harus menyesuaikan prosedur penilaiannya agar dapat terselesaikan dan diserahkan kepada Menkumham. “Ini merupakan prestasi dan kerja keras semua jajaran. Kami ucapkan selamat, semoga Kemenkumham dapat meningkatkan kinerja agar kembali meraih WTP di tahun-tahun berikutnya”, lanjutnya.
Kendati telah diraihnya WTP, Kementerian Hukum dan HAM menyadari bahwa laporan tersebut tidak lepas dari kesalahan atau perbaikan. Pada kesempatan ini juga, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly langsung menyampaikan rencana aksi tindak lanjut temuan BPK RI kepada seluruh jajarannya. “Pada akhirnya Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada BPK sehingga proses pemeriksaan daoat berjalan lancar, serta seluruh jajaran yang bekerja keras dan melakukan perbaikan dalam laporan pengelolaan BMN Kita”, ujar Yasonna.
Sementara itu, di semester II Tahun 2021, BPK kembali akan melakukan pemeriksaan reguler, yakni PDT atas belanja barang dan belanja modal di beberapa satker, Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan SDM, serta Pemeriksaan LK Interim Kemenkumham Tahun 2021. Kanwil Kemenkumham Sumsel bersama seluruh satker dalam hal ini siap bekerjasama dan bersinergi dengan BPK demi mewujudkan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemenkumham dan mempertahankan Opini WTP. (Humas Kanwil Sumsel)
