HUMAS, Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melalui Bagian Program dan Humas melakukan kunjungan kerja sekaligus konsultasi dan koordinasi terkait Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kamis (24/6).
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Bagian Program dan Humas (Gunawan) beserta tim disambut langsung oleh Perwakilan dari Unit Kerja Kedeputian Bidang Pelayanan Publik KemenpanRB, Alfian Afan Ghafar selaku Analis Pelayanan Publik. Disampaikannya bahwa ada tiga kunci dalam perbaikan kualitas pelayanan publik yakni pertama, bagaimana memperbaiki sarana dan prasarana fisik dalam memberikan pelayanan. "Kedua, bagaimana meningkatkan kualitas ASN sebagai pemberi layanan, dan ketiga, bagaimana mengubah mindset dari ASN yang bertugas memberikan layanan," ujar Alfian.
Lebih lanjut, Gunawan juga berkonsultasi mengenai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang mana Kemenpan RB merupakan instansi pembina sekaligus penilai untuk meraih predikat bergengsi dari Presiden RI tersebut. "Kanwil Kemenkumham Sumsel beserta satuan kerja di lingkungan Sumatera Selatan selalu berkomitmen penuh dalam pembangunan zona integritas melalui implementasi pada 6 area perubahan. Maka tujuan kami berkonsultasi ini agar mengetahui detail-detail dalam pembangunan zona Integritas, agar menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah khusunya lingkup Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkrit, sistematis, dan berkelanjutan, melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan," tutur Gunawan.
Senada dengan Gunawan, dijelaskan juga oleh Kedeputian Bidang Pelayanan Publik tersebut bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi. "Secara umum, targetnya adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah diwajibkan membangun percontohan (pilot project) pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja melalui pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM," tutupnya. (Humas Kanwil Sumsel)
