Humas, Palembang - Dalam rangka penguatan kinerja majelis pengawas Notaris di Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar rapat koordinasi Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Dan Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Provinsi Sumatera Selatan, bertempat di aula Kanwil (22/6).
Usai Kakanwil Kemenkumham Sumsel dilantik sebagai Ketua MPWN Periode 2021-2024 dan MKNW Periode 2019-2022 oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bali lalu (10/06), Indro Purwoko langsung bergerak dalam memfasilitasi sarana diskusi dan sosialisasi para Notaris. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara para pengurus MPWN dan MKNW dengan Kakanwil dan jajaran.
“Rakor merupakan upaya sosialisasi dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas serta penerapan prinsip pengguna jasa Notaris khususnya di Provinsi Sumsel”, ujarnya. Sebagai langkah pengawasan dan pembinaan Notaris, Kakanwil juga mengajak para anggota MPWN dan MKNW untuk senantiasa bersinergi dengan Kantor Wilayah.
Lebih lanjut, tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap Notaris, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 15 Tahun 2020. Melalui rakor, diharapkan Notaris dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Sebagaimana peran Notaris dalam pembangunan nasional tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkannya.
Kegiatan ini di moderatori oleh Kabid HAM (Yulizar), yang diawali dengan perkenalan antara pengurus MPWN dan MKNW Sumsel. Pada kesempatan ini pula, dilakukan pemilihan Wakil Ketua MPWN yakni Yandes S.H. Sedangkan nama lain yang melengkapi susunan keanggotaan yakni Novi Setianurani (Sekertaris), serta Yudha dan Rizky selaku Staff Sekretaris. (Humas Kanwil Sumsel)
