HUMAS, Martapura – Menindaklanjuti pelaksanaan kajian dengan judul “Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM” oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham), jajaran Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan yang dipimpin langsung oleh Yulizar selaku Kepala Bidang HAM melakukan pengumpulan data lapangan berupa kegiatan Verifikasi Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura, Kamis (3/6).
“Kegiatan Verifikasi Hasil Survei IPK-IKM berbasis Elektronik dengan cara melaksanakan survei langsung terhadap pengunjung penerima layanan dan petugas pelayanan di lapas ini. Juga, termasuk pelaksanaan survei integritas akan kita verifikasi juga,” ujar Yulizar ketika disambut oleh Kepala Lapas Kelas IIB Martapura, Effendi di ruang kerjanya.
Salah satu poin penilaian penting dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah penilaian hasil kepuasan masyarakat melalui penilaian survei IPK-IKM. “Survei merupakan salah satu komponen penting dalam WBK. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan hasilnya. Survei harus dilakukan dengan real dan sesuai dengan realita karena ketika Tim Penilai Nasional juga akan melakukan wawancara kepada pengisi survei yang dalam hal ini adalah penerima layanan melalui wawancara online, sistem acak lewat telepon, maupun melalui media sosial yang dimiliki Lapas Martapura,” jelas Yulizar.
Di akhir kunjungan, Kepala Lapas Kelas IIB Martapura Effendi menyampaikan terima kasih kepada Tim Kanwil yang telah melakukan verifikasi. “Kami siap dan berusaha memberikan pelayanan terbaik sesuai standar pelayanan publik untuk mewujudkan Lapas Kelas IIB Martapura meraih predikat WBK/WBBM," janji Setyo.
Selain melakukan Verifikasi Lapangan Hasil Survei IPK-IKM di Lapas Kelas IIB Martapura, jajaran ub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel juga melakukan koordinasi peningkatan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU Timur. (Humas Kanwil Sumsel)
