HUMAS – Palembang Memasuki Triwulan II di Tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menggelar Rapat Pemantauan Capaian Kinerja (29/4). Kegiatan ini ditujukan untuk seluruh operator perwakilan satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel, khususnya pengelola aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan, e-monev Bappenas, dan e-Performance.
Rapat dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Kepala Divis Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto. Pada kesempatan ini, dihadirkan dua narasumber dari Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, diantaranya Lisca Prisylia Walujo selaku Kasubbag Pemantauan dan Analisis Pelaporan II, dan Fahmi Widianto – JFU bagian PAP.
Dalam sambutannya, Rifqi mengharapkan bahwa pengelolaan aplikasi ini harus juga menjadi prioritas yang harus dipenuhi tiap satker. Sebagaimana pengelolaan SMART menyumbang 60% nilai evaluasi kinerja anggaran, dan 40% bobot nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Rifqi menjelaskan, kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang menyederhanakan program di Kementerian Hukum dan HAM, mengharuskan adanya koordinasi secara intensif untuk merencanakan langkah dan strategi yang harus dilaksanakan di tahun 2021 melalui target kinerja yang terukur. Sehingga sistem pengendalian manajemen harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai ke tahap monitoring dan evaluasi.
“User ditingkat Satket diharapkan agar disiplin dalam mengisi SMART secara benar dan memanfaatkannya untuk proses pengendalian anggaran dan perbaikan anggaran di periode berikutnya. Sementara user tingkat Eselon I harus memastikan level satker melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pengisian dan pemanfaatan hasil SMART serta melaksanakan monitoring secara berkala,” ujarnya.
.jpeg)
Sementara itu, peserta kegiatan/operator berdiskusi secara langsung terkait hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan aplikasi tersebut. Lisca juga mengingatkan operator untuk memperhatikan jadwal input data realisasi anggaran serta perbaikannya.
“Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi,” tutup Lisca.
(Humas Kanwil Sumsel)
.jpeg)
.jpeg)
