Palembang - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mengikuti kegiatan sosialisasi terkait pembaharuan sistem aplikasi survei IPK-IKM berbasis digital yang bernama 3AS Sinergi secara virtual. Bertempat di ruang Teleconference lantai tiga, Rabu (31/03).
Aplikasi 3AS merupakan pengembangan dari aplikasi 3A yang sebelumnya digunakan untuk melakukan survei cepat penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas organisasi (satker) dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta mencegah terjadinya korupsi.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Dadi Mulyadi), Kepala Bagian Umum (Herman Sawiran), Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (Gunawan), Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak (Hernika Andriani), jajaran Sub Bagian Humas, RB & TI, jajaran Sub Bidang HAM.
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, (Sri Puguh Budi Utami). Dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa pembaharuan aplikasi 3AS ini perlu untuk disosialisasikan, terutama para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala UPT dirasa sangat perlu untuk mengetahui pembaharuan sistem pada aplikasi survei 3AS. menurutnya beliau, terdapat pembaharuan yang paling penting pada aplikasi 3AS, yakni seluruh pertanyaan telah disesuaikan dengan pertanyaan pada Penilaian Nasional Pembangunan Zona integritas, serta saat ini sedang dalam proses mendapatkan verifikasi dari Badan Pusat Statistik..
Selanjutnya Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM, (Aman Riyadi). Menjelaskan dalam paparannya mengenai pembaruan aplikasi 3AS (Survei IKM-IPK berbasis digital) tahun 2021. Dalam kesempatan ini pula dilakukan uji coba Aplikasi melalui scanner QR Code. Kemudian di buka sesi tanya jawab. Partisipan dalam virtual meeting ini mencapai kurang lebih 890 peserta.
Untuk diketahui pembaharuan aplikasi di launching pada awal bulan besok tanggal 1 April 2021 dan sudah bisa digunakan oleh seluruh satuan kerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM.
(Humas Kumham Sumsel)
