Humas, Palembang - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dadi Mulyadi berkunjung ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (31/3). Pimpinan Tiggi Pemasyarakatan yang baru menjabat itu, langsung melanjutkan koordinasi bersama stakeholder pemasyarakatan, khususnya di bidang Hukum. Didampingi Kasubbag Humas, RB & TI (Hamsir), lawatannya disambut oleh Wakil Kejaksaan Tinggi, Oktovianus, S.H., M.H dan Asiaten Tindak Pidana Umum (Harli Siregar). Untuk menerapkan protokol kesehatan, tim Kemenkumham Sumsel juga terlebih dahulu menjalankan rapid test.
“Terimakasih atas sambutan dan kesempatannya dalam memfasilitasi komunikasi Kemenkumham dengan Kejati. Kedatangan Kami juga sekaigus silaturahmi awal untuk memudahkan koordinasi kedepannya,” kata Dadi.
Dalam pertemuan tersebut, Dadi membahas beberapa hal teknis terkait rencana komitmen antar institusi penegak hukum yang akan segera direalisasikan. Salah satunya untuk melakukan keputusan bersama dalam rangka penanganan overstaying Tahanan dan Overload (over kapasitas) barang sitaan dan barang rampasan negara.
“Kesepakatan ini diharapkan dapat menciptakan zero overstaying dan overload basan baran, serta memberikan kepastian hukum dalam penanganaan masalah di UPT Pemasyarakatan. Lebih lanjut ruang lingkup kerjasama Terkait pemberian surat pembertihauan habis masa penahanan oleh pihak Lapas/Rutan, percepatan pengiriman surat eksekusi putusan dan percepatan pengiriman pemberitahuan habis masa penahanan,” ujarnya.
Kunjungan Kadivpas dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Palembang. Audiensi serupa dilakukan bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Pramodana K.K Atmadja S.H M.Hum dan Panitera Pengadiln Tinggi Palembang (Sumarlina), beserta jajaran. (Humas Kanwil Sumsel)
