HUMAS, Kayuagung - Melanjutkan agenda Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan kembali melakukan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (23/2). Bertempat di Halaman Aula Lapas Kelas IIB Kayuagung, UPT yang melakukan deklarasi antara lain Lapas Kelas IIA Tanjung Raja, Lapas Kelas IIA Banyuasin, Lapas Kelas IIB Kayuagung, Lapas Kelas IIB Sekayu , Lapas Kelas IIB Martapura, dan Lapas Kelas IIB Muaradua.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Indro Purwoko didampingi Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Alfi Zahrin), Kepala Divisi Keimigrasian (Herdaus), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Siar Hasoloan Tamba) menyaksikan secara langsung kegiatan. Turut hadir pula Wakil Bupati Lahat H. Haryanto, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan (M. Adrian Agustiansyah), serta Pemerintah Daerah Kabupaten OKI yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sosial (Rosihan Anwar), serta para Kepala UPT Pemasyarakatan se-Sumatera Selatan.
“Penandatangan ini jangan hanya seremonial belaka, tetapi harus diwujudkan dan dibuktikan dengan komitmen secara bersama melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa adanya unsur KKN. Selalu semangat dalam bekerja, berikan yang terbaik,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah dalam sambutannya ketika menjadi saksi dalam Deklarasi Janji Kinerja tersebut. Selanjutnya, Pemerintah daerah Kabupatan Lahat melalui Staf Ahli Bidang Sosial juga menyampaikan sambutannya secara langsung.
Pada akhir kegiatan, giliran Kepala Kantor Wilayah Indro Purwoko selaku pimpinan tertinggi di Kemenkumham Sumatera selatan menyampaikan arahan. “Hari ini kita telah melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021. Mewujudkan WBK/WBBM saat ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk meraih predikat tersebut setidaknya setiap satker harus meningkatkan 6 area perubahan sebagai komponen pengungkit, sehingga terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang bebas dari korupsi dan berorientasi melayani,” pesan Kakanwil.
Usai dilaksanakannya Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan ZI, acara dilanjutkan dengan pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (SATOPS PATNAL) Pemasyarakatan Tahun 2021 yang diikuti oleh 26 UPT Pemasyarakatan se-Sumatera Selatan. Kemudian acara ditutup dengan pangarahan oleh Kakanwil kepada seluruh hadirin yang hadir. (Rilis/Foto/Editor: Rido/Krisna/Kasubag Humas Hamsir)
