HUMAS, Palembang - “Wajib hukumnya bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi dalam mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ujar Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H Laoly dalam arahannya ketika membuka kegiatan Pengukuhan Revolusi Digital Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020, Senin (12/10).
Bertemakan ‘Layanan Publik Digital Kemenkumham, Menuju Indonesia Maju’, kegiatan ini digelar serentak secara virtual di Kantor Wilayah seluruh Indonesia dan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI. Turut hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Ombudsman RI, Pejabat Bappenas, Pejabat Kemkominfo dan Pejabat LAN-RI. Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan sendiri mengikuti jalannya kegiatan dengan turut mengundang stakeholder terkait seperti Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Ombudsman Perwakilan Sumsel, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Sumsel, hingga Pengurus Wilayah (Pengwil) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumsel dan Pengurus Daerah (Pengda) INI Kota Palembang.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengawali kegiatan dengan laporannya. Disampaikannya, bahwa kegiatan ini merupakan jawaban atas tantangan dalam mewujudkan perkembangan Teknologi Informasi dan digitalisasi penyelengara tata kelola pemerintah. “Khususnya dalam hal penyederhanaan dan percepatan pemberian layanan kepada publik di bidang hukum dan HAM, seperti efisiensi proses dan prosedur layanan publik dengan pemanfaatan TI. Kedepannya semoga kegiatan ini menjadi pondasi kokoh dalam implementasi digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.
Selanjutnya giliran Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly yang menyampaikan sambutan sekaligus membukan kegiatan. “Layanan Publik adalah bentuk nyata dari pengabdian ASN Kemenkumham dalam melayani masyarakat secara prima, dan ini memerlukan suatu terobosan yang revolusioner. Pelayanan publik prima bukan sekedar mengikuti trend global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan,” tutur Menkumham sambil bersemangat.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik wajib menjadi keharusan. “Saya ingin seluruh ASN Kemenkumham memiliki sikap IT Minded, jangan sampai gaptek. Penggunaan IT bukan hal yang sulit, itu bisa dipelajari,” lanjutnya.
Kegiatan pengukuhan revolusi digital ini juga dirangkaikan dengan Launching Sistem Satu Data (SADA) Kementerian Hukum dan HAM, Pengukuhan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Layanan Publik Kemenkumham, Penandatangan Komitmen Bersama Revolusi Digital Pelayanan Publik, serta Launching Logo Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Kemenkumham RI Tahun 2020. Adapun logo yang dipakai yaitu merpati. “Merpati adalah lambang loyalitas dan kesetiaan. Maknanya yaitu seluruh jajaran Kemenkumham memiliki loyalitas yang tidak diragukan lagi kepada bangsa dan negara. Selain itu juga merpati merupakan burung yang senang bekerja sama. Itu menunjukan bahwa ASN Kumham mengedepankan sinergitas dan kolaborasi dalam menjalan tusi,” jelas Menkumham.
Di akhir kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Ajub Suratman turut menyampaikan apresiasinya atas pengukuhan ini. “Penerapan teknologi informasi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Maka dari itu, saya dan jajaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan akan berkomitmen dalam mewujudkan transformasi pelayanan publik ke arah digital guna mempercepat dan mempermudah pelayanan,” ucap orang nomor satu di Kanwil Kemenkumham Sumsel tersebut. (Rilis/Foto/Editor: Willi/Kasubag HRBTI, Hamsir)
