HUMAS, Palembang - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi (Nugroho) melakukan kunjungan ke UPT Pemasyarakatan di Kota Palembang untuk melihat kondisi di lapangan terkait kesiapan dalam menyediakan fasilitas publik dan sarana prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima demi meraih predikat WBK/ WBBM, Jumat (2/10). Dalam kunjungan ini, Staf Ahli Menkumham didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Ajub Suratman), Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto), dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Alfi Zahrin).
Kunjungan pertama dilakukan di Lapas Kelas I Palembang yang langsung disambut dengan penampilan yel-yel oleh Tim Kerja Pembangunan ZI di Lapas Kelas I Palembang atau lebih dikenal dengan nama Lapas Merah Mata. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke beberapa ruangan mulai dari tempat penerimaan layanan, ruang kunjungan, dapur, hingga kolam ikan hasil kelola warga binaan. Menurut Nugroho, fasilitas pelayanan publik merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan karena termasuk salah satu penilaian utama oleh Tim Penilai Nasional (TPN).
Selanjutnya Nugroho memberikan arahan kepada para pegawai dan Tim Kerja ZI Lapas Kelas I Palembang. Dalam arahannya, Nugroho mengatakan bahwa di era pandemi seperti sekarang, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk mendukung program pemerintah. Utamanya dalam penataan sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien.
Kunjungan kedua dilaksanakan di LPKA Kelas I Palembang yang juga disambut dengan penampilan yel-yel oleh para anggota Tim Kerja ZI bersama Kepala LPKA Kelas I Palembang (Tri Wahyudi). Selain meninjau kondisi di LPKA Palembang, Nugroho juga menyempatkan untuk shalat Jumat berjemaah dengan para Anak Didik Pemasyarakatan. Tak lepas pula, Staf Ahli Menkumham melakukan pengecekan ke bagian registrasi serta meninjau sarana self service dan e-schooling yang sejauh ini sangat menunjang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi untuk para Andikpas.
Kunjungan berikutnya dilanjutkan ke Rutan Kelas I Palembang dan terakhir Rupbasan Kelas I Palembang. Dalam kunjungan tersebut, Staf Ahli Menkumham Bidang Penguatan RB yang didampingi Kakanwil Kemenkumham Sumsel yakin kedua UPT ini bisa berbenah dan dapat diusulkan berpredikat WBK pada periode berikutnya. "Kalau tahun ini belum memenuhi kriteria untuk diusulkan WBK, artinya perlu banyak perbaikan. Yang jelas harus mau berubah dan wajib berbenah," tutupnya. (Rilis/Foto/Editor: Krisna/Rido/Kasubag Humas Hamsir)
