HUMAS, Palembang – Mempersiapkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terus berbenah dan menunjukkan komitmennya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel (Ajub Suratman) dalam laporannya pada kegiatan Penguatan Zona Integritas dan Simulasi Penilaian ZI oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Kamis (1/10).
Kedatangan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan RB (Nugroho) disambut dengan penampilan yel-yel oleh Tim Kerja ZI Kanwil Kemenkumham Sumsel, dilanjutkan dengan peninjauan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang ada di Kantor Wilayah. Kehadiran Nugroho kali ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan kepada seluruh satuan kerja yang diusulkan berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel.
Dalam laporannya tentang Progres Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Kakanwil menjelaskan bahwa pada tahun 2020 ada sebanyak 15 satker yang berhasil diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN), dengan rincian 12 satker berpredikat menuju WBK dan 3 satker menuju WBBM.
Acara yang digelar di Aula Kantor Wilayah ini juga dihadiri oleh Inspektur Wilayah V (Budi Ateh) yang kebetulan sedang mengunjungi Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam kegiatan lain, Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Alfi Zahrin), dan seluruh Tim Kerja ZI Kanwil Kemenkumham Sumsel serta diikuti 14 UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi melalui media video conference. Kepada pada hadirin, Nugroho menyampaikan rasa bangganya atas capaian Kanwil Kemenkumham Sumsel yang berhasil mengusulkan 15 satker berpredikat WBK/WBBM.
“Dari Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (SHPRBZI) yang dijadikan tolok ukur penilaian oleh TPN, per tanggal 30 September jajaran satker Kanwil Kemenkumham Sumsel telah memenuhi kriteria survei dan melampaui syarat minimal responden. Ini membuktikan bahwa semangat dan komitmen Kemenkumham Sumsel memang bukan ‘kaleng-kaleng’,” ungkap Nugroho. Ia juga menyampaikan bahwa satker yang dinyatakan lulus validasi hasil survei nantinya akan dilakukan Pengecekan Lapangan atau Mistery Shopping oleh TPN untuk melihat kondisi riil di lapangan.
Setelah memberi penguatan, Nugroho juga memberi kesempatan kepada 3 (tiga) satker untuk melakukan Simulasi Penilaian ZI. Tiga satker yang ditunjuk yaitu LPKA Kelas I Palembang, Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim. Masing-masing satker diminta menampilkan yel-yel, video profil dan pembangunan ZI, serta paparan oleh kepala satker. Setelah itu, Staf Menkumham pun memberikan evaluasi dan masukan agar setiap satker yang diusulkan nantinya dapat mempersiapkan tahap penilaian dengan maksimal. (Rilis/Foto/Editor: Rido/Nanda/Kasubag Humas Hamsir)
