HUMAS, Palembang - Roda kinerja birokasi di masa pandemi Covid-19 harus terus berputar. Pemberian Pelayanan prima kepada masyarakat terus diberikan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang benar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai satuan kerja yang diusulkan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020 terus berbenah guna terwujudnya kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan komponen hasil yang menjadi salah satu syarat penilaian bagi satuan kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Survei IPK-IKM merupakan komitmen dari seluruh jajaran guna mendukung agenda reformasi birokrasi khususnya dalam hal pelayanan publik. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di satuan kerja pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Juga sekaligus sebagai wadah penyerap aspirasi dalam bentuk saran, harapan dan komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan guna dijadikan program dan strategi peningkatan pelayanan, sehingga tercapainya predkat WBK/WBBM.
Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan beserta seluruh UPT di jajarannya telah melaksanakan survei IPK-IKM secara rutin setiap bulan dan triwulan pada tahun 2020. Hasil survei ini diperoleh dari responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan di Kantor Wilayah Sumatera Selatan. Survei IPK-IKM dilakukan secara digital berbasis elektronik dalam bentuk link dan/atau QR code baik secara langsung di ruang pelayanan maupun secara daring untuk jenis layanan jarak jauh. Adapun hasil survei pada Triwulan III yaitu periode Juli-September tahun 2020 ini, Kemenkumham Sumsel telah memperoleh nilai IPK 14,24 dan IKM 19,06 dengan jumlah responden 209 orang. (Rilis/Foto/Editor: Maya/Hamsir Kasubag HRBTI)
