HUMAS, Palembang – Jelang pelaksanaan penilaian terhadap 3.695 satuan kerja yang telah diusulkan meraih predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada tahun 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang berperan sebagai Tim Penilai Nasional (TPN) mengadakan evaluasi melalui Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (SHPRBZI) tahun 2020.
Survei yang dilakukan secara online ini sebelumnya telah disosialisasikan oleh Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (Agus Uji Hantara) saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Mekanisme Evaluasi ZI dan Survei Online RB-ZI 2020 pada tanggal 25 Agustus 2020 melalui live streaming di kanal youtube Kementerian PAN-RB.
Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk survei pelayanan publik di kementerian/lembaga atau organisasi perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu satuan kerja yang telah diusulkan berpredikat menuju WBK/WBBM pada tahun ini pun turut berpartisipasi mengadakan survei pelayanan publik dengan 3 (tiga) mekanisme, yaitu survei langsung ke masyarakat melalui loket pelayanan, survei langsung ke masyarakat melalui pelayanan daring (online), dan survei langsung kepada mitra kerja sebagai penerima layanan.
Pelaksanaan survei ini dilakukan dalam 2 (dua) tahapan periode, yaitu Periode I yang telah berlangsung pada 31 Agustus – 4 September 2020 dan Periode 2 yang berlangsung pada 14 September – 18 September 2020.
Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto) dalam rapat pemantauan hasil survei yang digelar di Ruang Rapat Kanwil Kemenkumham Sumsel pada Rabu (23/9), mengatakan bahwa tingginya jumlah usulan satker WBK/WBBM pada tahun ini merupakan pertanda positif karena menjadi bukti adanya keseriusan instansi pemerintah mereformasi birokrasi.
“Dari 15 satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel baik UPT Pemasyarakatan maupun Imigrasi, alhamdulillah sudah memenuhi kriteria pelaksanaan survei yang ditentukan oleh KemenPAN-RB, seperti memenuhi target 100 responden dengan minimal 30 responden yang bersedia mengisi survei,” kata Rifqi.
Saat ini Kanwil Kemenkumham Sumsel juga telah gencar mempublikasikan pelaksanaan Survei Online RB-ZI melalui pemasangan banner di ruang pelayanan hingga kampanye publik di media sosial baik di Twitter, Facebook, maupun Instagram. (Rilis/Foto/Editor: Rido/Kasubag Humas Hamsir)
