Palembang, HUMAS - Promosi dan mutasi merupakan dinamika organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta merupakan bagian dari pola pembinaan karir pegawai. Sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, promosi dan mutasi ini dilakukan untuk kepentingan organisasi. Bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu.
Demikianlah yang diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Ajub Suratman saat melantik pejabat Administrator eselon IV dan V, serta pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Pembimbing Kemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan di Aula Kantor Wilayah. Senin, (7/9/2020).
Pelantikan pejabat dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Seluruh peserta yang dilantik diwajibkan mencuci tangan dengan hand sanitizer, menggunakan masker, dan menerapkan phisical distancing.
Dalam arahannya, Kakanwil mengatakan jabatan yang di emban ini harus dimaknai sebagai sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan, tidak saja di hadapan sistem kenegaraan yang berlaku, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.
Lebih lanjut, Kakanwil mengungkapkan bahwa rotasi dan mutasi sebagai hal yang biasa dilakukan organisasi, tentunya berdasarkan kompetensi, masa pengabdian dan komitmen terhadap tugas serta tanggung jawab kepada negara yang menjadi pertimbangan utama. “oleh karena itu setiap pejabat harus memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, melaksanakan percepatan kinerja serta menjalankan amanah ini sesuai dengan ketentuan berlaku untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif). Dimanapun anda di tempatkan harus legowo, sekecil apapun itu buatlah perubahan dan tinggalkan legacy (warisan). Segera menyesuaikan diri, perubahan pimpinan yang baik membuat perubahan yang menuju kebaikan pula”, ujarnya.
Kanwil Kemenkumham Sumsel memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis yang sudah berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan sedang menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Oleh karena itu, seluruh pejabat harus memberikan kontribusinya untuk mewujudkan pencapaian target WBK/WBBM di setiap satkernya.
“Sekarang ini setiap satker wajib WBK, dan yang sudah WBK targetnya menuju WBBM, jika tidak berhasil mewujudkan target WBK/WBBM, artinya kepemimpinan saudara-saudara telah gagal”, tegas Kakanwil.
Kakanwil menegaskan akan terus mengevaluasi kinerja setiap pejabat dan pegawai per triwulan sekali, untuk itu Kakanwil berharap setiap pejabat dan pegawai harus betul-betul menunjukkan kinerja yang berprestasi dan inovatif.
Pengangkatan pejabat administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-637.KP.1002 Tahun 2020 bagi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya, SEK.2-332.KP.10.02 Tahun 2019, Nomor SEK.2-618.KP.10.02 Tahun 2019, Nomor SEK.2-619.KP.10.02 Tahun 2019. Bagi jabatan Funsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Nomor W.6-1750.KP.03.03 Tahun 2020. Dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor W.6-1763.KP.03.03 Tahun 2020, bagi pejabat dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.
Pada pelantikan kali ini turut hadir Kepala Divisi Pemasyarakatan, Alfi Zahrin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Siar Hasoloan Tamba, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel.
Berikut Ini rincian 28 pejabat yang dilantik di aula Kanwil , yaitu 21 orang Eselon IV, 3 orang Eselon V, 2 orang jabatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan 2 orang jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. (Rilis/Foto/Editor: My/Dera/Nanda/Kasubag Humas, Hamsir).
'
