HUMAS, Palembang - Dalam rangka menindaklanjuti Rapat Pleno Tim Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), diselenggarakan kegiatan Evaluasi Pemenuhan Data Dukung Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Kerja Pusat dan Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Hukum dan HAM RI secara virtual melalui aplikasi Zoom, Kamis (16/7).
Berdasarkan hasil diskusi panel oleh TPI Inspektorat Jenderal Kemenkumham, sebanyak 10 (sepuluh) satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel telah direkomendasikan untuk diusulkan WBK/WBBM, dengan rincian 2 (dua) satker diusulkan WBBM yaitu Kanim Kelas II Non TPI Muara Enim dan Lapas Kelas IIB Muara Enim, serta 8 (delapan) satker diusulkan WBK yaitu Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Lapas Kelas I Palembang, Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau, Lapas Kelas IIB Kayu Agung, Lapas Kelas IIB Prabumulih, Lapas Kelas IIA Lahat, Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang dan Kanim Kelas I Palembang. Namun setelah dilakukan penilaian kembali dengan TPI, ada tambahan 5 (lima) UPT lagi yang dapat diusulkan, yaitu LPKA Kelas I Palembang (usul WBBM), Lapas Kelas IIA Banyuasin (usul WBK), Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin (usul WBK), Rutan Kelas IIB Baturaja (usul WBK) dan Lapas Kelas IIA Muara Beliti (usul WBK).
Secara keseluruhan, di tahun 2020 ini Kanwil Kemenkumham Sumsel telah mengusulkan 15 Satuan Kerja untuk menyabet predikat WBK/WBBM dengan rincian 12 satuan kerja berpredikat WBK dan 3 (tiga) satuan kerja berpredikat WBBM. Kelima UPT tambahan yang diusulkan untuk berpredikat WBK/WBBM ini kemudian dilakukan evaluasi pemenuhan data dukung pembangunan Zona Integritas oleh tim evaluator yang terdiri dari Tim Kerja Pusat dan Tim Penilai Internal. Kantor Wilayah Sumatera Selatan sebagai instansi pembina di wilayah melalui Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto) selaku Ketua Tim Pembangunan ZI turut melakukan pendampingan evaluasi kepada UPT tersebut.
Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi (Nugroho) selaku tim evaluator pun memulai evaluasinya. Terlihat di layar zoom, Kepala LPKA Kelas I Palembang (Tri Wahyudi), Kepala Rutan Kelas IIB Baturaja (Royhan Al Faisal), Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin (Ronaldo Devinci) dan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin (Wawan Irawan) beserta seluruh tim kerja masing-masing area tampak serius mengikuti evaluasi secara virtual ini.
Kepala Divisi Administrasi Kanwil Sumsel Rifqi Adrian Kriswanto juga tak henti-hentinya memberikan semangat kepada UPT yang sedang dievaluasi tersebut. Hingga akhirnya, dirangkum beberapa catatan penting yang harus dibenahi demi terselenggaranya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan. “Masih kurangnya komitmen pimpinan dalam pembangunan ZI, kurangnya semangat, kekompakan dan keseragaman dalam menggelorakan yel-yel serta masih kurang lengkapnya dokumen-dokumen pendukung dan inovasi pelayanan. Semua catatan ini saya harap bisa dilengkapi dan diselesaikan dengan baik. Saya dan tim kerja Kanwil juga akan melakukan simulasi sebagai Tim Penilai Nasional (TPN) untuk menguji kesiapan teman-teman di satker dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM,” jelas Kadivmin (Rilis/Foto/Editor: My/Willi/Kasubag HRBTI, Hamsir)
