HUMAS, Palembang – Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal yang dipimpin oleh Ichsanudin Eko Saputro selaku Pengendali Teknis beserta ketua dan anggota tim, memberikan Penguatan dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Selasa (14/7).
Kegiatan ini diikuti oleh 15 satuan kerja yang telah direkomendasikan untuk meraih predikat WBK/WBBM berdasarkan hasil diskusi panel oleh Tim Penilai Internal (TPI) Itjen, dengan rincian 12 satker usul WBK dan 3 satker usul WBBM. Dari setiap satker turut hadir Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) masing-masing bersama Seluruh Koordinator Tim Pokja 6 (enam) Area Perubahan.
Bertempat di Aula Lantai 3 Kantor Wilayah, kegiatan ini merupakan upaya Kanwil Kemenkumham Sumsel mendorong jajarannya mewujudkan WBK/WBBM pada tahun 2020. Kegiatan ini pun dibuka dengan penyampaian laporan oleh Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto) selaku Ketua Tim Kerja Pembangunan ZI Kanwil Kemenkumham Sumsel.
Dalam laporannya, Kadivmin mengatakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu mulai tanggal 13 s.d. 17 Juli 2020 dengan fokus pendampingan dalam hal uji petik atau verifikasi data dukung perbaikan rekomendasi TPI, kemudian peninjauan langsung kesiapan sarpras seluruh UPT yang telah diusulkan.
Setelah itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel (Ajub Suratman) yang didampingi oleh seluruh Kepala Divisi pun turut memberikan arahannya. “Pada tahun 2019, Kanwil Kemenkumham Sumsel berhasil mengantarkan 3 UPT meraih predikat WBK, yaitu LPKA Kelas I Palembang, Lapas Kelas IIB Muara Enim, dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim. Pada tahun 2020 ini, setelah mengalami proses penilaian panjang oleh TPI, tercatat ada 15 satker yang diusulkan. Dengan komitmen bersama memberikan pelayanan yang bersih berdasarkan prinsip good governance, kita optimis Kantor Wilayah dan seluruh UPT yang diusulkan ini dapat meraih predikat WBK/WBBM,” tegas Kakanwil.
Selanjutnya Pengendali Teknis TPI, Ichsanudin Eko Saputro meyampaikan paparan mulai dari peran TPI, alur proses pembahasan dalam panel, poin penting setiap area perubahan, hingga pelaksanaan evaluasi. Disampaikan juga mengenai syarat penetapan satuan kerja WBK/WBBM berdasarkan PermenpanRB Nomor 10 Tahun 2019, serta rangkuman catatan hasil evaluasi dan daftar inovasi layanan yang telah dihasilkan oleh setiap satker.
Eko Saputra menyampaikan bahwa pada hari berikutnya TPI akan mengunjungi beberapa satuan kerja untuk dilakukan uji petik dan pemeriksaan sarpras guna memastikan UPT tersebut benar-benar siap sebelum dilakukan penilai oleh Tim Penilai Nasional KemenpanRB nantinya. (Rilis/Foto/Editor: My/Rido/Nanda/Kasubag Humas Hamsir)
