Palembang_Humas - Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan merupakan suatu bentuk akuntabilitas kementerian/lembaga dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) saat ini tengah berproses dalam menyusun laporan keuangan semester I tahun anggaran 2020. Banyak tahapan yang telah dilalui dalam proses tersebut. Semua itu merupakan sebuah usaha nyata demi mewujudkan laporan keuangan Kemenkumham yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Rekonsiliasi nasional merupakan bentuk penguatan internal yang melibatkan 641 peserta, yaitu operator SAIBA dan operator SIMAK-BMN, serta pejabat yang membawahi bidang keuangan dan perlengkapan di unit eselon 1 dan 33 kantor wilayah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan (Ajub Suratman) ikuti Pembukaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester I Tahun Ajaran 2020 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting yang bertempat di Ruang Teleconference. Senin (13/07/2020).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Ajub Suratman), Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto), Kepala Divisi Keimigrasian (Saffar Muhammad Godam), Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi (Pudjiono Gunawan), Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Syafrizal), Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (Sandy Wiguna), Pejabat Administrator dan Pengawas di Bidang Keuangan dan BMN serta Penyusun Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
Kegiatan diawali dengan laporan ketua pelaksana Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI selanjutnya samnbutan dari Direktur Akuntansi Pelaporan Dirjen Perbendaharaan yang menyampaikan bahwa penyusunan laporan keuangan sangat berdampak terhadap kinerja Kementerian/Lembaga. Kementerian Hukum dan HAM termasuk kementerian yang mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Kementerian Hukum dan HAM sudah menyandang status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap Laporan Keuangan yang dinilai oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk T.A 2019.
Dalam Kegiatan ini, Selaku narasumber Direktur APK DJPB (Wiwin Istanti) menegaskan, "Pelaksanaan Rekonsiliasi data nasional ini sangat penting walaupun dilaksanakan secara virtual di tengah pandemi Covid-19." tegasnya. "Selamat kepada Kemenkumham yang telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5x berturut-turut. " ungkapnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bambang Rantam Sariwanto membuka rekonsiliasi pemutakhiran data Barang Milik Negara (BMN) dan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham Semester I Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan secara vitual melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM .
Dalam Sambutannya Kepala Sekretaris Jenderal Bapak Bambang Rantam Sariwanto menginstruksikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI dapat mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan, dan kemudian terhadap hasil temuan oleh tim BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk dapat diselesaikan secepatnya. Kemudian dilanjutkan peresmian pembukaan kegiatan oleh Kepala Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
Lebih lanjut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I menyampaikan "Pertahankan kinerja kita di masa pandemi Covid-19 ini. Kita mampu menyajikan data keuangan yang akurat dan akuntabel. Kita harus menjaga standarisasi laporan keuangan. Ini adalah bagian kelanjutan kita, jadikan laporan keuangan berkualitas, pertahankan laporan keuangan kita. Proses pembinaan yang telah dilaksanakan tetap dijalankan. Tidak mengurangi makna dan maksud tujuan kegiatan ini walaupun dilaksanakan secara virtual. Terkait temuan-temuan BPK, kita harus berikan tindak lanjut yang terbaik. Berikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Pertahankan predikat WBK dan opini WTP." Ujarnya.
Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan dimulai pada tanggal 13 Juli sampai 16 Juli 2020. (Rilis/Foto/Editor : My/Krisna/Nanda/Kasubag HRBTI, Hamsir)
