HUMAS, Sumsel – Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Pembukaan Workshop E-Learning Pelaporan Analisis Kebijakan dan Reporting SIPKUMHAM yang digelar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Selasa (9/6).
SIPKUMHAM atau Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM merupakan aplikasi hasil kerja sama BalitbangKumham dengan United States Agency for International Development (USAID) dan The Asia Foundation (TAF) menjadi database isu hukum, HAM dan pelayanan publik yang dapat digunakan oleh seluruh unit utama di Kemenkumham. Aplikasi ini dapat menjadi sumber data untuk pembuatan kebijakan di eselon 1 karena mampu menyisir berita secara komprehensif dan realtime yang memungkinkan pejabat dapat merespon isu dengan cepat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Ajub Suratman menyimak secara rinci arahan dari narasumber. Turut mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sira Tamba) dan jajaran Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel.
Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Republik Indonesia Bambang Rantam Sariwanto. Dia mengajak seluruh peserta yang mengikuti pembukaan workshop ini agar dapat menyimak secara rinci karena hal ini berkaitan dengan Target Kinerja Balitbangkumham. Kepala Balitbangkumham Sri Puguh Budi Utami selaku moderator memberikan sedikit arahan. “SIPKUMHAM memuat data dan informasi terkait permasalahan hukum dan HAM. Data akan diambil dengan sistem crawling dari media online dan media sosial. Dengan sistem yang demikian maka data akan realtime dan update,” jelas Sri Puguh.
Teleconference kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi teknis dari Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) mengenai tutorial penggunaan aplikasi SIPKUMHAM tersebut. Di akhir pemaparan, disampaikan hak akses berupa username dan password untuk setiap Kantor Wilayah guna memaksimalkan fungsi peredaran data isu Hukum, HAM dan Pelayanan Publik di Kemenkumham. (Rilis/Foto/Editor: Willi/Nanda/Kasubag Humas, Hamsir)
