Jakarta_Humas. Setelah diumumkan meraih nilai 3 besar tertinggi berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beberapa waktu lalu, Kantor Wilayah Kemenkuham Sumatera Selatan semakin mantap dan semangat untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan kerjanya.
Hal tersebut dibuktikan dengan kembali diundangnya para Tim Kerja ZI Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk melakukan paparan terkait pencapaian indikator pengungkit pembangunan ZI, Senin (18/8) di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Kedatangan Ini merupakan kali kedua tim Kerja ZI Kanwil kemenkumham Sumsel melakukan paparan. Sebelumnya paparan tim kerja ZI dilakukan dihadapan TPI dan telah dilakukan evaluasi komponen pengungkit. Hingga kali ini paparan dilakukan dihadapan Tim Penilai Nasional (TPN).
TPN sendiri merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. TPN terdiri dari unsur KemenpanRB, KPK, dan Ombudsman RI. Tim inilah nantinya yang akan menentukan layak atau tidaknya Satker meraih predikat WBK/WBBM. Sama halnya dengan paparan yang terdahulu, tim kerja ZI Kanwil dikomandoi langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. H. Sudirman D. Hury dan didampingi oleh para Pimpinan Tinggi Kanwil. Ini merupakan wujud dukungan serius dan nyata oleh para pimpinan kepada tim kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
Sebelum paparan dimulai, Tim Kerja ZI dipimpin oleh Kakanwil secara langsung meneriakan yel-yel 'WBK dan Sumsel Pacak Galo'. Seluruh jajaran Kanwil Sumsel membawakan yel-yel dengan semangat diiringi dengan gerakan yang kompak dan energik. Setelah menyuarakan yel-yel, dilanjutkan dengan pemutaran video profil Kanwil Kemenkumham Sumsel, hingga ke inti kegiatan yaitu pemaparan.
Ketika paparan dimulai, terlebih dahulu Sudirman mengupas tuntas umbrella act (payung hukum) pembangunan ZI. Ia menerangkan dengan gamblang dasar hukum tentang pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang sedang digadangkan oleh seluruh instansi pemerintah saat ini. "Diawali dengan diterbitkannya Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang kemudian melalui Permenpan RB No. 60 Tahun 2012, yang telah dilakukan perubahan menjadi Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditetapkan tanggal 17 Oktober 2014 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2014 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813," terangnya.
Kemudian Sudirman juga membedah komponen pengungkit yang menjadi dasar penilaian pembangunan ZI oleh TPN. Disampaikan secara rinci oleh Sudirman, dengan lugas dengan waktu yang relatif singkat, hanya dalam waktu 15 menit untuk menyampaikan kinerja Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam upaya pembangunan ZI. "Langkah demi langkah dalam upaya melakukan penataan dan inovasi telah dilakukan Kanwil Kemenkumham Sumsel. Upaya mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara tepat, cepat, dan profesional dalam mewujudkan good government dan clean goverment menuju Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian apa yang menjadi tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas serta akuntabilitas kinerja dapat tercapai," ujar Pimpinan Tertinggi Kanwil Kemenkumham Sumsel tersebut.
Tidak hanya itu, kinerja dan program kerja yang nyata juga telah diciptakan. Memperbaiki mental para pegawai dan menguatkan komitmen bersama untuk menciptakan Zona Integritas di lingkungan kerja mereka sendiri. Merubah budaya kerja dan meningkatkan semangat kerja dalam melakukan perubahan, menciptakan inovasi dalam pelayanan, serta penyediaan berbagai fasilitas layanan untuk masyarakat dalam sektor pelayanan publik, itu semua sudah dilakukan," tambahnya.
Selain melakukan paparan, Tim kerja pembangunan ZI Kanwil Kemenkumham Sumsel juga menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang dilayangkan oleh TPN secara lugas. Sudirman menjelaskan program-program kerja unggulan yang menjadi pembeda dengan Kanwil lain. Ada Monthly Internal Briefing yang selalu konsisten dilaksanakan sebagai wadah evaluasi pencapaian target kinerja dan juga menyampaikan hal-hal yang aktual menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Divisi yang dilakukan setiap bulan. Transfer Knowledge yang bisa dikatakan hanya Kanwil Kemenkumham Sumsel satu-satu nya yang mempunyai program tersebut untuk sharing ilmu pengetahuan maupun kajian ilmiah yang diperoleh oleh setiap pegawai setelah mengikuti diklat maupun forum kajian ilmiah. Apel pagi dan sore setiap hari, dan absensi sebanyak 4 kali dalam sehari untuk meningkatkan disiplin pegawai. Disebut juga program ‘jemput bola’ pelayanan pendaftaran indikasi geografis dengan melakukan pendampingan kepada petani-petani di daerah untuk mendaftarkan indikasi geografisnya seperti teh pagar alam, kopi jarai pagar alam. Membuka counter pelayanan Kekayan Intelektual terpadu satu pintu bekerjasama dengan Pemerintah Kota Palembang. Membuka pelayanan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang tersebar di mall dan kegiatan bedah buku yang dilakukan oleh para perancang dan penyuluh hukum. Selain itu juga Kanwil Kemenkumham Sumsel mewajibkan Taruna Taruni baik POLTEKIP dan POLTEKIM, maupun mahasiswa perguruan tinggi yang melakukan PKL ataupun KKN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk membuat makalah dan memaparkan dihadapan semua pejabat dan pegawai Kanwil dan UPT. Juga dilaksanakan upacara bendera setiap hari senin dan setiap tanggal 17 rutin dilakukan upacara hari kesadaran nasional.
Pada kesempatan tersebut, Sudirman memberikan kesempatan kepada tim Kerja yang lain untuk menjawab pertanyaan dari TPN. Para anggota tim juga saling mengisi menjawab pertanyaan yang dilayangkan oleh tim penguji. Sementara itu Kepala Divisi Administrasi, Indra Gunawan selaku ketua Tim Pembangunan ZI Kanwil mengutarakan dengan modal komitmen bersama Kanwil Kemenkumham Sumsel dapat meraih predikat WBK. "Kita semua sudah berkomitmen, untuk mewujudkan Pembangunan ZI. Kita juga telah berupaya semaksimal mungkin melakukan yang terbaik dalam mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas. Apa yang sudah dilakukan selama ini, merupakan usaha yang terbaik, hasil akhirnya kita serahkan sama TPN yang berwenang memberikan penilaian akhir. Insya Allah kita optimis bisa meraih predikat WBK," tutur Indra ketika diwawancarai oleh tim humas.
Selain Kantor Wilayah, ada 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kanwil Kemenkumham sumsel yang melakukan paparan di hadapan TPN pada hari ini. Keempat UPT tersebut ialah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Palembang, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, serta Kantor Imigrasi Muara Enim. (Rilis/Foto/Editor : Hasan/Willi/Dera/Kabag Pelaporan dan Humas, Gunawan)
