Palembang_Humas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dibawah kepemimpinan Sudirman D. Hury mengambil langkah serius dalam upaya melakukan penataan dan inovasi guna membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Langkah tersebut tersirat langsung dalam kegiatan sharing knowledge di Aula Kantor Wilayah, Senin (5/8).
Langkah ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara tepat, cepat, dan profesional dalam mewujudkan good goverment dan clean goverment menuju Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas serta akuntabilitas kinerja.
Dalam beberapa kesempatan, Sudirman sering mengutarakan keyakinannya akan kinerja Kanwil dalam usaha pembangunan ZI guna meraih predikat WBK bagi Satuan Kerja. Ia bersama para Pimpinan Tinggi Pratama tidak henti-hentinya memotivasi dan memberikan arahan kepada Tim kerja ZI Kanwil dan jajarannya agar senantiasa melakukan tugas sepenuh hati.
Tidak hanya itu, kinerja dan program kerja yang nyata juga telah diciptakan. Memperbaiki mental para pegawai dan menguatkan komitmen bersama untuk menciptakan Zona Integritas di lingkungan kerja mereka sendiri. Merubah budaya kerja yang sudah usang dan kuno, meningkatkan semangat kerja menjadi semangat baru dalam melakukan perubahan, melakukan perbaikan dan menciptakan inovasi dalam pelayanan, serta penyediaan berbagai fasilitas layanan untuk masyarakat dalam sektor pelayanan publik.
Dalam gelaran sharing knowledge ini, Kepala Kantor Wiilayah melalui Kepala Divisi Administrasi, Indra Gunawan Begab mengumumkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan meraih nilai 3 besar tertinggi berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kemenkumham Republik Indonesia.
“Dari 11 Unit Eselon I, dan 33 Kanwil di lingkungan Kemenkumham se-Indonesia, ada 12 Kanwil yang dilakukan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan RB. Dari 12 Kanwil tersebut, Kanwil Sumsel sejauh ini meraih nilai 3 besar tertinggi,” ujarnya dengan semangat, sembari langsung disambut dengan tepuk tangan oleh para peserta.
Menurut Indra, dalam waktu dekat akan ada penilaian survey hasil pelaksanaan RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) terkait pelayanan publik, khususnya di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Diinformasikan juga oleh Indra, selain Kanwil, ada 4 UPT yang masuk kriteria WBK dan WBBM. keempat UPT tersebut ialah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Palembang, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, Kantor Imigrasi Muara Enim. Namun MenpanRB akan melakukan survey hasil pelaksanaan RB secara acak di setiap UPT yang telah dievaluasi oleh Tim Penilai Internal.
Dalam rangka pelaksanaan survey tersebut KemenpanRB telah menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survey yang dimaksud. Survey akan dilakukan mulai pada awal bulan Agustus sampai dengan pertengahan bulan September di Unit-unit pelayanan yang telah dipilih. Ditambahkan Indra, Survey akan dilakukan tidak hanya terhadap para pegawai, bisa juga terhadap tenaga honorer ataupun anak-anak magang. Lebih lanjut, ia menyarankan agar sosialisasi mengenai pelayanan publik ataupun program dari kantor wilayah lebih gencar disuarakan ke lingkungan masyarakat sekitar kantor.
Sementara itu, tiba giliran arahan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan, Giri Purbadi langsung meneriakan yel-yel 'Sumsel Pacak Galo' diawal pengantarnya untuk membangkitkan semangat para peserta. Kemudian dia melakukan brainstorming kepada para peserta dengan memberikan sebuah games, yang seketika itu juga para peserta langsung berdiri dan merubah suasana rapat menjadi semakin ramai dan semangat.
Pada arahannya, Giri menekankan pentingnya prinsip manajemen dalam pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Kanwil, dimulai dari asal mula terciptanya WBK dan WBBM. “Sebenarnya, WBK dan WBBM itu prinsipnya sama dengan ISO (International Standar Operational), yaitu aturan, kaidah, ataupun guideline dalam melakukan sesuatu. "Nah, khusus WBK/WBBM ini, guidelinenya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik, cepat, tepat, dan jelas, sembari memberikan senyuman yang hangat dan ramah kepada masyarakat,” tuturnya. Ia juga menghimbau agar setiap pegawai selalu menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan kantor, karena berdasarkan instruksi dari Sekretaris Jenderal, kebersihan kantor adalah yang paling diperhatikan. (Rilis/Foto/Editor : Hasan/Rido/Kabag Pelaporan dan Humas, Gunawan)
