BALITBANG Hukum dan HAM Lakukan Evaluasi Action Plan Guna Perkuat Satker Dalam Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel

1

Palembang_Humas- Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil penelitian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbang Kumham), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan evaluasi pemenuhan data action plan peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan sosialisasi peran layanan publik dan pengukuran pemanfaatan hasil penelitian. Bertempat di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (02/08).

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan action plan dalam rangka peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi pada satuan kerja (Satker) yang diusulkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hadir Dalam Kegiatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Bambang Setyabudi), para Pejabat Struktural Kantor Wilayah, para pejabat di UPT se-kota Palembang. Dan Narasumber dari Balitbang Hukum dan HAM.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bambang Setyabudi) dalam sambutannya, Budi menyampaikan bahwa untuk melaksanakan pelayanan publik yang maksimal, harus memperhatikan banyak kriteria yang perlu menjadi perhatian oleh petugas yang berada di satker, agar pelayanan publik berbasis HAM berjalan dengan baik khususnya di Kementerian Hukum dan HAM, karena sebagai kementerian yang menangani tentang Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan pelayanan publik itu seharusnya sudah sesuai dengan standar serta kriteria yang ditetapkan.

“Bahkan di luar instansi kita sudah menerapkan aksi HAM, bagaimana mereka sudah menerapkan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis HAM. Maka dari itu, kita jangan hanya mengukur atau mengejar pelayanan publik berbasis HAM di Instansi-instansi di luar kita, tetapi di internal kita sendiri masih ada yang kurang dalam hal pelayanan publik berbasis HAM. Oleh karena itu nanti ada penyampaian materi dari Balitbang untuk melihat sejauh mana hasil yang akan ditindaklanjuti berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di LPKA Kelas I Palembang dan LPP Kelas IIA Palembang,” ujar Bambang.

2

“Kami berharap bahwa satker yang ditunjuk untuk tidak terlena dengan hasil internal yang menunjukan nilai baik karena kunci dari semua ini adalah bagaimana kita membangun komitmen dan tetap mengutamakan kemudahan layanan berbasis Hak Asasi Manusia.” Jelasnya.

Kegiatan lalu dilanjutkan dengan paparan oleh Narasumber dari Balitbang Kumham, Poerwati. Pada kesempatan ini dipaparkan evaluasi dari pelaksanaan action plan pada Satker yang mereka kunjungi yaitu LPKA Kelas I Palembang dan LPP Kelas IIA Palembang. Dari hasil temuan tersebut akan disampaikan dalam paparan ini.

Dalam paparannya, Poerwati menjelaskan Balitbang Hukum dan HAM telah melakukan ratusan penelitian di bidang hukum dan HAM sejak tahun 2001. Hasil penelitian dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif dan sesuai kebutuhan publik.  Layanan kajian dan penelitian berupa laporan dan rekomendasi hasil penelitian ke pemangku kebijakan terkait.

“Evaluasi ini semata-mata bertujuan sebagai penguatan satuan kerja dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, oleh karena itu kami harapkan setelah adanya kegiatan ini, satuan kerja dapat segera untuk menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Balitbang Kumham.” Jelas Poerwati.

“Paling tidak nantinya setelah dilakukan action plan ini, ada pencerahan bahwa betapa pentingnya layanan berbasis HAM. LPKA Kelas I Palembang dan LPP Kelas IIA Palembang sudah mendekati nilai sempurna namun perlu diingat masih terdapat hal-hal yang perlu ditambah seperti Sarana prasarana dan juga perlu ditambah terutama CCTV , kursi dan meja kantor, perangkat komputer serta perawatan gedung. Serta membangun mental petugas untuk lebih disiplin waktu  dan mengajak pegawai  berintegritas untuk menolak tawaran gratifikasi dari masyarakat untuk menuju WBK.” Tambahnya. (Rilis/Foto/Editor : Krisna/Willi/Kabag Humas, Gunawan)

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14


Cetak   E-mail