Palembang_Humas - Senin (29/7), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Divisi Keimigrasian meraih peringkat pertama dalam penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Angaran (IKPA) Satuan Kerja Keimigrasian Per Semester I Tahun Anggaran 2019.
Bedasarkankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evalusi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, disebutkan bahwa IKPA merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan. IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kemenkeu untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Terdapat 12 indikator yang menjadi penilaian IKPA tersebut, antara lain pengelolaan uang persediaan (UP), penyampaian data kontrak, kesalahan pengajuan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, laporan pertanggungjawaban bendahara, rencana kas (Renkas) atau rencana penarikan dana (RPD) harian, realisasi anggaran, pagu minus, dan dispensasi SPM.
Pada tahun anggaran 2019, target nilai IKPA Kemenkumham adalah sebesar 99,90, sementara berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian IKPA seluruh satuan kerja (satker) Keimigrasian per semester I adalah sebesar 90,57.
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel, Hendro Tri Prasetyo, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa Kanwil Kemenkumham Sumsel berhasil meraih peringkat pertama dari total 160 satker Keimigrasian yang ada di jajaran Kemenkumham, dengan capaian nilai akhir sebesar 100,00. Predikat terbaik ini berhasil dicapai melalui Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian.
"Untuk meraih predikat baik berdasarkan penilaian dari Ditjen Imigrasi ini," ujar Hendro, "kami telah melakukan berbagai upaya agar penyerapan anggaran di Kanwil Kemenkumham Sumsel berjalan dengan baik, salah satunya dengan rutin melakukan rapat koordinasi terkait pengoptimalan penyerapan anggaran dan konsisten terhadap Disbursement Plan yang telah disusun." Menurutnya, prestasi tersebut tidak akan tercapai tanpa suatu koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pengelolaan keuangan dari Divisi Adminitrasi.
Hendro juga berharap agar nilai tersebut dapat dipertahankan dengan terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan serta pelaksanaan anggaran yang berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya. (Rilis/Editor: Rido/Kabag Humas, Gunawan)
